PENERAPAN KURIKULUM 2013 DINILAI TERBURU-BURU DI INDONESIA

Penerapan kurikulum 2013 dinilai terburu-buru

 12/07/2013

Ilustrasi

Kritikan terus muncul terhadap kurikulum pendidikan 2013,  yang menurut  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru tahun ini untuk semua tingkatan sekolah dari SD, SMP dan SMA.

Para pemerhati pendidikan menilai, karena tanpa proses persiapan yang matang, kurikulum ini akan berdampak sistemik bukan saja bagi guru tapi juga siswa.

Guntur Ismail, Presidium Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, kurikulum  2013 yang menuntut perubahan proses pembelajaran agar lebih mengedepankan murid melakukan pengamatan, bertanya, dan mengeksplorasi hanya mungkin terwujud bila mindset guru telah berubah.

Memang, kata Guntur, saat ini pemerintah sedang menggalakkan pelatihan  bagi para guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum ini.

“Namun, kami mendapat informasi banyak sekali terjadi kelemahan dalam prosesnya”, katanya kepada wartawan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kamis (11/7).

Ia menjelaskan, awalnya, pemerintah menggembar-gemborkan bahwa pelatihan yang dirancang akan berlangsung partisipatif dan demokratis.

“Faktanya, ternyata berlangsung searah dan mengedepankan ceramah.Kondisi ini akan berdampak pada kegagalan mengubah paradigma atau mindset guru dalam praktiknya nanti. Kegagalan mengubah mindset guru akan menjadi sumber kegagalan implementasi kurikulum 2013,” kritik Guntur.

Senada dengan itu, ketika dihubungi terpisah, Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM, Koordinator Forum Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FPPRI) mengatakan, pelatihan para guru tidak akan efektif dan dipastikan hasilnya tidak akan maksimal.

“Bagaimana mungkin menyulap guru hanya dalam lima 5 hari agar memenuhi standar kurikulum baru ini”, katanya kepada ucanews.com.

Pastor Darmin yang sejak awal menolak kurikulum baru mengatakan, pemerintah salah mendiagnosis masalah pendidikan di Indonesia.

Seharusnya, kata dia, kalau yang ingin disasar adalah peningkatan kualitas para guru, maka yang perlu dibenahi adalah pola pendidikan di Lembaga Pendidikan  Tinggi Keguruan (LPTK).

“Tapi, persoalannya, pemerintah tidak memperhatikan hal ini secara serius”, katanya.

Ia menjelaskan, kurikulum sebaik apapun, tetapi kalau gurunya tidak disiapkan secara matang, maka hal itu akan sia-sia.

“Pemerintah akhirnya hanya menghabiskan dana untuk tujuan yang tidak jelas”, tegas imam yang juga Sekertaris Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) ini.

Ryan Dagur, Jakarta