Para pimpinan Gereja diprotes terkait doa untuk terdakwa korupsi

 04/07/2013

Ilustrasi

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) memprotes kunjungan para pimpinan Gereja ke rumah dinas Wali Kota Medan non-aktif Rahudman Harahap, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi TPAPD di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp 1,5 miliar.

“Langkah yang diambil para pimpinan gereja dengan mendoakan agar Rahudman tegar menghadapi badai adalah langkah yang tidak patut diapresiasi dan sangat disayangkan. Membangun wacana yang tidak baik terhadap masyarakat, khususnya jemaat Gereja. Gereja harus sensitif dan ikut berpartisipasi membangun semangat pemberantasan korupsi,” tegas Koordinator Wilayah GMKI Sumut-Aceh Supriadi Purba, Rabu (3/7/2013), seperti dilansir kompas.com.

Supriadi menjelaskan, pada Sabtu malam (29/2/2013), para atusan masyarakat Toba dari berbagai elemen di Kota Medan mendoakan Harahap beserta keluarganya di Pendopo rumah dinas Wali Kota di Jalan Sudirman, Medan.

Supriadi berharap para pimpinan Gereja itu tidak mengulangi lagi hal serupa. Menurutnya, saat ini pemberantasan korupsi sudah menjadi tanggung jawab bersama segenap elemen masyarakat, termasuk pimpinan Gereja.

Sumatera Utara, lanjut dia, sedang mengalami situasi darurat korupsi. Apalagi, Sumut masuk kategori provinsi terkorup versi Indonesian Corruption Watch. Banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, baik gubernur maupun wali kota/bupati.

“Coba lihat pengalaman gubernur Sumut dan wali kota Medan yang kerap masuk bui. Kalau segenap elemen masyarakat tidak memahami situasi darurat ini, apalagi pemimpin umat tidak memahami situasi ini, tidak terbayangkan masa depan Sumut kita bersama,” katanya lagi.

Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Medan Rikson Tampubolon menilai, kehadiran dan kunjungan para pemimpin Gereja dan tokoh masyarakat tersebut jelas-jelas mencederai dan mengaburkan semangat pemberantasan korupsi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Menurutnya, para pemimpin Gereja seharusnya sensitif melihat semangat pemberantasan korupsi secara nasional. Apalagi, saat ini sedang berlangsung perdebatan hukuman mati terhadap koruptor dan pemiskinan koruptor.

“Hari ini kita umat Kristiani, khususnya mahasiswa Kristen di Sumut, sangat menyayangkan peristiwa ini bisa terjadi dan menjadi konsumsi publik luas. Semoga ini yang pertama dan terakhir,” harap Rikson.

“Kita tidak ingin pemimpin Gereja kita terlalu dalam masuk ke pusaran politik kepentingan orang-orang yang secara sadar atau tidak, mencoreng wajah kekristenan kita. Kristen harus punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan menjadikannya musuh bersama,” tegasnya.