Minggu, 15 September 2013

PERAN ALUMNI ADHI LUHUR NABIRE DI ERA OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA " Sebuah Rfleksi yang disampaikan dalam Pertemuan Alumni Adhi Luhur Nabire di Kota Study Jayapura, sejak 15 September 2013"


PERAN ALUMNI ADHI LUHUR NABIRE
DIERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA

“Sebuah Refleksi yang disampaikan dalam pertemuan Alumni Adhi Luhur Nabire di Kota Study Jayapura, sejak 15 September 2013”

Oleh Santon Tekege
 
Dalam realitas memperlihatkan bahwa banyak masalah yang kita hadapi di Papua. Masalah-masalah tersebut, pemerintah tidak mampu mencari jalan keluar yang baik. Maka itu keterpurukan dan kemiskinan semakin meningkat setiap tahun di Papua. Bahkan masalah sejarah Papua sejak 1963 sampai Papua dicaploknya menjadi bagian Indonesia sejak 1969, masalah pelanggaran HAM, marginalisasi orang setempat, masalah pendidikan dan kesehatan, serta krisis budaya “Schock Cultur” pun dapat didengarkan di mana-mana di Papua. Itulah dampak yang muncul akibat adanya tidak konsisten dari pemerintah pusat dan daerah untuk kedua Propinsi Indonesia Timur “Propinsi Papua dan Papua Barat”. Dalam suasana seperti ini, di manakah peran Alumni Adhi Luhur Nabire untuk Papua?

Keterpurukan dan Kemiskinan Orang Papua
Di sini hukum keberpihakan bagi orang Papua “orang asli Papua” sangat jelas dalam Pemberlakuan UU. No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Special Autonomy) atau “Otsus”. Tetapi Otsus selama 12 tahun ini tidak berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang asli Papua. Implementasi UU Otsus Papua hingga kini tidak dapat memperlihatkan keberhasilan dan kesejahteraan ekonomi bagi orang asli Papua. Dalam tahun 2003, BPS Propinsi Papua melaporkan bahwa 80% dari 2.469.785 Penduduk Papua adalah penduduk miskin secara nasional. Setelah beberapa tahun kemudian tahun 2007, BPS Propinsi Papua mengatakan bahwa 81,52%  miskin di Papua. Kini data BPS Pusat (Indonesia) 2010 menunjukkan bahwa Propinsi Papua (37,53%) dari 2.851.999 jiwa penduduk Papua dan Papua Barat (35,71%) paling tinggi tingkat kemiskinan secara nasional dari seluruh Propinsi di Indonesia. Kedua Propinsi ini paling termiskin di seluruh Indonesia. Meskipun dana trilyun rupiah dikucurkan ke Propinsi Papua dan Papua Barat, orang Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Kita tidak bisa disangkal atas realita ini. Kita tidak boleh manipulasi kenyataan hidup bagi orang Papua. Memang orang Papua mengalami keterpurukan dan kemiskinan di tanahnya sendiri. Saya sangat menarik salah satu tulisan di spanduk saat Mama-Mama Pedagang Asli Papua demo di Gubernur Papua di ruangan Sasana Krida, bunyinya:

“Ketidakseriusan Pemerintah Papua
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Orang Asli Papua, Maka MAMA-MAMA PEDAGANG ASLI PAPUA MENDESAK SEGERA MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN PASAR DI KOTA SENTRAL JAYAPURA, 23 April 2012”

Kita mengakui bahwa “masalah pelanggaran HAM, marginalisasi orang Papua, masalah pendidikan dan kesehatan, krisis budayanya sendiri (shock cultur), dan  kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat di Papua”. Orang Papua dengan segala kekayaan alam yang melimpah hanya menjadi objek dasar di negerinya sendiri. Keanekaragaman hayati dan non hayati yang berada diperut bumi Papua seperti tembaga, nikel dan emas serta kayu, ikan dan minyak telah dikeruk dan diambil oleh para penguasa. Semua kekayaan alam itu diambil hanya demi kepentingan para kapital. Semua hasil kekayaan di bumi Papua dibawah keluar Papua, sementara orang setempat dari kedua Propinsi Indonesia timur tercatat urutan pertama termiskin di Indonesia.
Semua kekayaan alam hanya dimanfaatkan demi kepentingan para elit dan kapital Indonesia dan negara asing. Orang Papua hanya merasa bahwa di satu sisi sumber daya alam habis dan di bawa keluar Papua, tetapi di sisi lain peningkatan kaum transmigrasi ke Papua. Orang Papua sungguh sangat dilemantis bagaikan seekor udang kejepitan di tengah-tengah batu. Makanya itu, orang asli Papua mengalami kehilangan hak-hak dasar, krisis nilai-nilai budaya akibat pengaruh luar dan kehilangan tempat-tempat sakral di Papua. Lebih jauh, mereka hanya berada dalam substansi kemiskinan dan keterpurukkan. Lantas: Di manakah kesejahteraan bagi orang Papua?




Tidak Konsisten Pemerintah Pusat Di Papua
Pemberlakuan UU Otsus oleh pemerintah pusat bagi Papua dengan tujuan “untuk menjamin meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak dasar orang asli Papua dan memelihara nilai-nilai kultur serta melancarkan pembangunan”. Namun, Pemerintah (Pusat dan daerah) tidak melaksanakan substansi dari amanat Otsus secara konsisten dan menyeluruh. Empat pilar amanat Otsus ini hanya sebuah wacana di publik agar dipercayai oleh negara lain yang mendukung implementasi UU Otsus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat. Ketidakseriusan Pemerintah pusat dapat diperlihatkan setelah pengesahan UU Otsus oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Tengah tanpa pendekatan dengan pemerintah daerah Papua dan masyarakat asli Papua. Keputusan ini dibuat oleh Presiden yang sama tanpa menyadari melanggar UU Otsus Papua. Di zaman kepemimpinan Presiden SBY dapat meneruskan dan  memaksakan pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat (Irjabar). Karena merasa gagal implementasi UU Otsus di Papua, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan SBY dapat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat. Instruksi Presiden (Inpres) ini menjadi peraturan Presiden SBY No.66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatakan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Kini berita ini sangat hangat diwacanakan di publik di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya. Masyarakat Papua menolak dengan paket Pemerintah Indonesia melalui UP4B di Papua dan Papua Barat.
Kini isu mengenai “RUU Otsus Plus” ramai dibicarakan di Papua. Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe berpikir dengan adanya Otsus Plus, warga Papua akan peningkatan kesejahteraan orang Papua.  Namun setelah dibacanya RUU Otsus Plus ternyata diketahui jiplakan dari UU Otsus Pronpinsi Aceh di Papua. Bahkan isinya dari RUU sangat bertolak belakang dengan situasi masyarakat Papua. RUU Otsus Plus itu, ternyata copy paste dari propinsi lain di Papua. Ketika mendengar itu, masyarakat dan semua pihak Papua menolak RUU Otsus Plus di Papua. Dinilai mencoreng nama Indonesia dan Presiden Indonesia di Publik. Bodohlah Indonesia tapi juga bodohlah pejabat Papua yang menjiplak RUU dari Propinsi lain di Papua.


Peran Alumni Adhi Luhur Nabire di Papua
Dalam konteks di Papua bahwa orang Papua merasa tidak diperhatikan Pemerintah (pusat dan daerah) di Papua. Orang Papua merasa tidak disapa oleh Pemerintah Indonesia dan Papua. Mereka juga dapat hidup seperti yatim piatu. Mereka disingkirkan oleh sistem dan struktur Pemerintah yang mencari keuntungan dan kenikmatan semata di Papua. Pemerintah Papua tidak mampu membuat kebijakan yang jelas bagi orang Papua, “misalnya tidak adanya kebijakan khusus bagi orang asli Papua”. Orang Papua dibiarkan oleh Pemerintah Papua tanpa tempat jualan yang layak secara modern, begitu pun aspek lainnya di Papua. Pemerintah Papua tidak memberdayakan orang Papua. Walaupun mereka merasa penting pembangunan manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan serta diberdayakannya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah) buta melihat walaupun tahu karena itu bagusnya diberi gelar “matanya terbuka lebar tapi tidak melihat seperti ikan cakalang di pasar Youtefa”.
Maka dari itu, Alumni Adhi Luhur Nabire dipanggil untuk membuat terobosan-terobosan baru demi pembaharuan situasi di Papua. Alumni Adhi Luhur bukan penonton tetapi mesti menjadi pemain dalam segala aspek pembangunan dengan prinsip dasarnya adalah keberpihakan pada orang Papua. Alumni Adhi Luhur juga mesti hadir sebagai sarana pembangunan di segala aspek. Bahkan mesti menjadi jembatan bagi orang Papua dalam keterpurukan dan kemiskinan yang dialaminya di Papua.
Akhirnya setiap kita mesti memperlihatkan peradaban kasih pada ciptaan di bumi ini. Karena peradaban kasih merupakan harapan setiap orang, apa pun latar belakangnya. Semua orang hendak hidup dalam kasih, damai, dan diperlakukan adil pada semua tempat dan waktu. Seruannya: wa..wa..wa..wa..wa.

Penulis: Alumni Adhi Luhur Nabire pada STFT-Fajar Timur, Abepura-Papua


Poskan Komentar