DPRD KABUPATEN TEMUKAN BANYAK PROYEK FIKTIF-FIKTIF KARENA ITU MESTI ADA BPK DAN KPK PENYELIDIKAN JAJARAN PEMERINTAH DI NABIRE-PAPUA

DPRD NABIRE TEMUKAN BANYAK PROYEK FIKTIF

| May 28, 2013 

Jayapura, 27/5 (Jubi) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Nabire menemukan banyak proyek fiktif di kabupaten itu. 

“Tahun 2012, kami temukan pekerjaan yang dinilai fiktif dan tengah selesai, tengah pengerjaan dan belum selesai sama sekali, tetapi di atas kertas seratus persen. Bahkan ada yang nol persen. Tidak ada sama sekali di lapangan,” kata Ketua Pansus DPRD Nabire, Yehuda Gobay, yang juga Ketua I DPRD Nabire dalam konferensi pers di Jayapura, Papua, Senin (27/5) malam. 

Beberapa proyek yang diduga fiktif, yaitu, pembangunan bandara perintis di distrik Dipa, kampung Dikia dan distrik Mendou kampung Bopendimi. “Dan kita temukan di sana fiktif. Tetapi di dalam pencairan anggaran oleh pihak ketiga dinyatakan 100 persen, tetapi fakta di lapangan nol persen,” lanjut Yehuda. 

Selain itu, lanjut Yehuda, proyek di Napan untuk mengantisipasi abrasi pantai senilai Rp 6 miliar lebih dan 100 persen dalam laporan tetapi fiktif di lapangan. 

Sementara terjadi tumpang tindih anggaran pembangunan bandara Wanggar, antara  APBD kabaupaten dan APBD provinsi. 

Begitu juga dalam anggaran APBD, belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan belanja publik dimana belanja pegawai setiap tahun, dari  2010-2013 naik Rp 100 miliar. “Sementara jumlah pegawai berkurang setelah pemekaran Dogiyai. Sesungguhnya anggaran belanja pegawai harus turun,” kata dia. 

Pansus DPRD juga menemukan dana bansos (bantuan social), 2010 sebanyak Rp 58 miliar, 2011 sebanyak Rp 48 miliar lebih. Begitu juga tahun 2012 meningkat. “Ini perlu investigasi oleh lembaga independen yaitu BPK RI,” kata Yehuda lagi.

Hari ini secara resmi pimpinan BPK RI Papua menerima laporan dari pansus DPRD Nabire bernomor 170/267 Sekwan tertanggal 24 Mei 2013, diterima BPK RI Papua, Senin pagi, sekitar pukul 10.00 WIT. 

DPRD berharap, masyarakat dan media bisa mengikuti hasil kerja BPK RI Papua dalam audit kegiatan untuk invesitgasi lebih dalam. Setidaknya, 60 hari setelah tanggal penyerahan, harus dilakukan investigasi oleh BPK. 

Yehuda menyebut, SKPD yang diduga terindikasi proyek fiktif, yaitu PU Nabire, PU Papua dan Binamarga Papua, Dinas Perhubungan Papua dan Nabire, Badan yang menggunakan anggaran khas daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Nabire sehubungan dengan bansos. 

Pihak DPRD juga meminta audit secara khusus pada dinas P dan P Nabire, dinas kesehatan, RSUD, dimana setiap tahun mereka mendapat porsi dana yang cukup besar. 

Beberapa kegiatan sudah ditangani Polda Papua, namun sampai hari ini rakyat Nabire sedang menunggu. “Kita juga akan lihat sejauh mana kinerja polisi dalam penegakan hokum,” kata Gobay. 

Tahun ini APBD  Nabire sebanyak Rp 775 miliar lebih.  Lebih dari 300 miliar rupiah untuk belanja pegawai. Sementara, lanjut Gobay, jumlah pegawai terjadi pengurangan setelah pemekaran kabupaten Diogiyai. Menurut dia, normalnya belanja pegawai sebanyak Rp 150-180 miliar. 

Herry Dirk Senandi, Sekretaris Pansus, yang juga Ketua Komisi C mengatakan,  pansus tidak bermaksud mencari kesalahan, tetapi melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan sesuai perundang-undangan. “Kalau ada tanggapan Pansus dibentuk untuk mencari kesalahan, itu tidak betul,” kata Herry Dirk Senandi.