SPECIAL AUTONOMY AND SPECIAL AUTONOMY PLUS AND UP4B AND NOW GOVT FORMS SPECIAL FOR PAPUA DEVELOPMENT IN LAND PAPUA

Monday, 29 June, 2015

TEMPO . CO, Jakarta - The government has formed a special team, called the Natural Resources Assessment Team for Economic Development in Papua, to integrate policies made by natural resource companies in Papua with government's plans to develop the eastern part of the country.

The team is chaired by National Development Planning Minister Andrinof Chaniago who will lead members that consist of nine ministers of the Working Cabinet, the General Attorney, the head of Investment Coordinating Board, the governor of Papua, the governor of West Papua, and Presidential Staff Office's deputy for monitoring and evaluation.

Energy and Mineral Resources Minister Sudirman Said explained that the special team will draft blue prints of a number of policies related to development in Papua.

"The team's review will result in comprehensive evaluations from economic, social, cultural, legal and environmental aspects," Sudirman said after attending the team's first meeting on Monday, June 29, 2015.

Sudirman revealed that the team would become a forum to discuss contracts related to mineral resources management in Papua and the government's development plans for industrial area in Teluk Bintuni, West papua.

"Each ministry will propose programs, while the National Development Ministry will assess them," Sudirman said.

After the meeting, Sudirman said, the team will form a technical team with members that can be recruited from non-governmental institutions. Andrinof said that the team will submit evaluation reports and reviews on natural resources management in Papua to President Joko "Jokowi" Widodo.
"The team will serve until December 31, 2015," Andrinof added
http://en.tempo.co/…/Govt-Forms-Special-Team-for-Papua-Deve…-

Bupati Dogiyai Thomas Tigi: Menghilang Usai Jadi Tersangka Kasus Dana Bansos di Kabupaten Dogiyai-Papua

Bupati Dogiyai Menghilang Usai Jadi Tersangka Kasus Dana Bansos

Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jayapura 24 Juni 2015- Kepolisian Daerah Papua berjanji bakal menangkap Bupati Dogiyai, Thomas Tigi dalam waktu tak lebih dari 10 hari. Thomas Tigi adalah tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana bansos Kabupaten Dogiyai senilai Rp 3,7 miliar yang kini menghilang.

"Bupati yang diduga terlibat dalam kasus ini akan kami tangkap tak lebih dari 10 hari lamanya. Kami masih menunggu izin penangkapan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam 2 hari ini. Kita tunggu saja perkembangannya nanti. Kami terus berusaha melakukan yang terbaik," kata Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Rudolf Patrige, Rabu (24/6/2015).

Patrige mengatakan, kasus dana bansos tersebut telah memasuki tahap II. Salah satu tersangkanya yakni mantan Kepala Badan Keuangan Dogiyai yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Dogiyai, Soleman Thomas Oyan kasusnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol Guntur Setyanto menyebutkan kasus ini dibagi menjadi 2 berkas perkara dalam pemanfaatan dana bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannnya, demikian juga dalam pengeluaran yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

"Potensi kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar lebih, sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor: Sr-2504/PW26/5/2014 atas dugaan TPK pengelolaan dana bantuan sosial pada DPKAD Kabupaten Dogiyai tahun 2013, dari APBD sebesar Rp 17.972.016.000," ungkap Guntur. 

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Herman da Silva mengklaim telah mengeluarkan petunjuk P-21 terhadap berkas perkara dugaan korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2012/2013 senilai Rp 32 miliar dengan tersangka Bupati Dogiyai Thomas Tigi. 

"Dua hari ke depan akan ada pelimpahan Bupati Dogiyai. Ya, rekan wartawan stand by saja dan pasang telinga. Tetap akan kami proses," papar dia. (Ado)

STAF KHUSUS PRESIDEN INDONESIA, JALESWARI PRAMODHAWARDANI: "Dialog Jakarta-Papua mesti tanpa Pihak Ketiga" pada 19 Juni 2015 di Wamena Papua!

Wamena, Jubi – Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan letak Persoalan dari dialog Jakarta – Papua ini ada di Indonesia sehingga penyelesaiannya harus lebih mengutamakan di Indonesia.

“Problem Papua itu kan ada di Indonesia, menurut saya problem-problem itu memang lebih diutamakan dulu di Indonesia, antara Papua dan Indonesia karena disitu letak persoalannya” ujar Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Jaleswari Pramodhawardani pada seminar dan lokakarya yang digelar Jaringan damai Papua, Jumat (19/6) di Wamena.

Menurut Pramodhawardani dalam kondisi tertentu pihak ketiga itu akan dibutuhkan tetapi pihaknya menilai, persoalan harus diselesaikan dengan Indonesia dan Papua. “Pihak ketiga itu mungkin dalam kondisi tertentu itu penting tetapi kalo saya tetap melihat bahwa persoalan ini harus diselesaikan antara Indonesia dengan Papua” Ujar Dani, Sapaan Jaleswari Pramodhawardani.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ), Pdt. Abraham Ungirwalu, S.Th yang saat itu hadir sebagai peserta dalam sesi seminar mengatakan bertolak dari berbagai macam persoalan yang ada di tanah Papua, Jakarta dalam hal ini pemerintah pusat memang harus siap untuk dikoreksi karena koreksi bertujuan baik. Ia pun menyatakan setuju dengan dialog damai Jakarta – Papua demi penyelesaian berbagai konflik di Papua.

“Jakarta harus siap dikoreksi sebab koreksi tujuannya baik. Saya setuju dialog” Kata Ketua PGGJ Pdt. Abraham Ungirwalu. (Ronny Hisage)

PETA KELAPA SAWIT PAPUA: Dibawah Kendali Penguasa Modal Nasional dan Asing Internasional di Tanah Papua

Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal

28/04/2015 |  By Suara Pusaka

Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal adalah potret industri ini hingga akhir tahun 2014 dan untuk meningkatkan pemahaman tentang siapa aktor pemainnya dan dimana daerah daerah yang menjadi minat investor.

Potret daerah yang dicantumkan dalam atlas tersebut antara lain, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari dan Tambrauw, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabipaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel.

Tujuan dibuatnya atlas ini untuk menyajikan gambaran tentang setiap perusahaan sawit yang memiliki ijin operasi di Tanah Papua (Papua-Papua Barat), dilengkapi dengan peta lokasi, informasi tentang pemilik perusahaan dan jenis perizinan yang dimiliki.

Jika sebuah perusahaan kelapa sawit ingin mengajukan permohonan izin, biasanya harus mendekati Bupati. Jika secara prinsip Bupati setuju, mereka akan mencari lahan yang cocok dan mengeluarkan izin lokasi. Kemudian perusahaan akan membutuhkan rekomendasi di tingkat provinsi.

Atlas Sawit Papua ini juga menyajikan informasi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menguasai lahan skala luas dan mengendalikan industri kelapa sawit di Tanah Papua. Nama lokal dan nama pro lingkungan dipakai perusahaan sebagai pencitraan. Seperti; hijau lestari, matoa lestari, agro lestari, sawit lestari, agung sejahtera, nabire baru, sarmi sejahtera dan sebagainya.

Tahun 2014 tercatat grub perusahaan bisnis sawit punya lebih dari satu anak perusahaan di Tanah Papua (majalah forbes 2014), antara lain:

1. Musim Mas Group milik Bachtiar Karim (2 Miliar USD), punya 6 perusahaan bernama lokal dengan luas lahan yang dikuasai sebesar 163.000 hektar.
2. Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto (2,11 miliar USD)
3. Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja (5,8 miliar USD)
4. Salim Group milik Anthony Salim (5,9 miliar USD)
5. Rajawali Group milik Peter Sondakh (2,3 miliar USD)

Perusahaan sawit besar yang juga punya usaha besar di Tanah Papua antara lain:

1. Rajawali Group yang sedang mengusahakan perkebunan tebu di daerah merauke
2. Austindo Nusantara Jaya Group milik George Tahija yang sedang mengembangkan industri pengolahan sagu di daerah Matemani, Sorong Selatan dan pengusaha listrik di Tembaga Pura Mimika.
3. Perusahaan kayu lapis Indonesia Group yang memiliki bisnis pembalakan kayu dengan areal terluas di Tanah Papua.
4. Medco Group yang aktif juga dalam bisnis hutan tanaman industri, pabrik kertas dan pertambangan daerah di Papua.
5. Perusahaan Modal Asing (PMA) Korindo Group asal Korea Selatan yang sedang mengusahakan eks lahan pembalakan kayu untuk perkebunan kelapa sawit
6. Selain Korindo Group, ada lagi perusahaan modal asing melakukan bisnis sawit di Tanah Papua, antara lain; Tadmax Group asal Malaisya dan Pacific Interlink asal Yemen beroperasi di Boven Digoel, The Lion Group asal Malaisya, Noble Group berkantor di Hongkong dan Carson Cumberbatch asal Sri Lanka yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Nabire. Sedangkan perusahaan kelapa sawit milik negara hanya ada satu, yakni PTPN II Arso. Sebelumnya terdapat PTPN II Prafi, belakangan dikelola oleh perusahaan asal Cina, Yong Jing Investment.

Selain operasi perusahaan diatas, riset ini juga menemukan ada banyak perusahaan “misterius” yang mempelopori investasi dengan mendekati pemerintah daerah untuk mengurus izin perkebunan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi secara diam-diam dan menghindari ada informasi muncul dimuka umum. Mereka tidak punya situs web dan kantor mereka di Jakarta tanpa tanda indentifikasi apapun. Selengkapnya… https://awasmifee.potager.org/uploads/2015/04/atlas-low-resolution-Final-id.pdf