Pidato Paus Fransiskus di PBB mungkin berpijak pada para pendahulunya

16/09/2015

Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Pidato Paus Fransiskus di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September mendatang akan menandai pidatonya yang kelima yang disampaikan secara langsung kepada perwakilan pemerintah di seluruh dunia.

Pidatonya yang akan datang hampir 50 tahun sejak 4 Oktober 1965 ketika Paus Paulus VI menjadi Paus pertama yang berbicara di Sidang Umum PBB.

Sementara isi pidato  Paus Fransiskus tidak akan diungkapkan hingga dia menyampaikan pidatonya, namun ada kemungkinan bahwa topiknya seputar martabat manusia yang menjadi dasar  kehidupan Kristen – kepedulian terhadap orang miskin dan terpinggirkan, para migran yang mencari keamanan, peduli terhadap lingkungan – bisa menjadi tema-tema yang menonjol dalam pidatonya.

Tiga pendahulu Paus Fransiskus yang berbicara di Majelis Umum PBB – Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, dan Paus Benediktus XVI. Mereka membahas isu-isu yang mencerminkan tantangan sosial dan politik yang besar di era mereka. Tidak ada alasan bagi Paus Fransiskus akan mengubah arah, terutama pada saat ini dunia sedang menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan umat manusia.

Paus Paulus VI membuat sejarah tahun 1965, ketika Konsili Vatikan II baru berakhir. Dia menjadi Paus pertama yang mendorong PBB melakukan perubahan signifikan, posisi Gereja Katolik di tengah-tengah Perang Dingin dan ancaman perang nuklir menjadi latar belakang dari pidatonya.

Mengacu pada Piagam PBB,  Paus Paulus VI mendesak para pemimpin dunia “membuat diri mereka setara” dalam upaya mengatasi arogansi, yang mengarah ke konflik dan bahkan perang.

“Jangan ada satu negara pun dari anggota organisasi kalian menjadi lebih superior dari yang lain. Ini adalah kesetaraan …. Bukan berarti kalian semua sama, tapi di sini kalian membuat diri kalian setara,” kata Paus Paulus.

Mengutip Presiden John F. Kennedy, Paus Paulus mendesak perwakilan dunia mengakhiri perang: “Manusia harus mengakhiri perang atau perang akan mengakhiri umat manusia.”

Hak asasi manusia

Pada Sidang Umum PBB ke-24 pada 2 Oktober 1979, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk semua tindakan oleh badan dunia tersebut.

Dia berargumen bahwa setiap pria dan wanita “dianugerahi dengan martabat sebagai manusia, dengan budaya sendiri, pengalaman dan aspirasi, ketegangan dan penderitaan serta harapan.”

Referensi pada deklarasi itu, ia mengatakan, “Dokumen ini adalah tonggak bagi umat manusia yang  panjang dan sulit. Kemajuan manusia harus diukur tidak hanya oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menunjukkan keunikan manusia berkaitan dengan alam, tetapi juga dan terutama oleh keutamaan yang diberikan kepada nilai-nilai spiritual dan kemajuan kehidupan moral.”

Dia juga mempertanyakan moralitas perlombaan senjata yang melibatkan senjata baik konvensional maupun nuklir. Dia mengatakan negara-negara mencari senjata baru dan lebih canggih menunjukkan “bahwa ada keinginan untuk siap perang.”

Paus Yohanes Paulus II menyatakan, perang adalah sebuah penghinaan terhadap martabat manusia dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Pidato kedua di Majelis Umum PBB, 5 Oktober 1995, pada ulang tahun ke-50 badan dunia itu, Paus Yohanes Paulus II  mencermati bahwa ketegangan nuklir dari era Perang Dingin telah mereda. Namun, ketegangan etnis di tempat-tempat seperti Balkan dan Afrika Tengah serta munculnya pemberontakan bersenjata.

Penerimaan perbedaan antara manusia dan budaya menjadi salah satu pesan kunci St. Yohanes Paulus kepada PBB. Ia kembali mengangkat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai panduan untuk bertindak. Menekankan “kesetaraan” antara manusia, Paus Yohanes Paulus menyerukan rasa solidaritas dengan orang-orang yang dianiaya hendaknya muncul dalam pembahasan PBB.

Dia juga mengeluarkan seruan kepada badan dunia itu untuk membangun “keluarga bangsa-bangsa” yang akan menimbulkan “saling percaya, saling mendukung, dan saling menghormati dengan tulus.”

Globalisasi

Paus Benediktus XVI berpidato di Sidang Umum PBB pada 18 April 2008 selama perjalanannya ke Amerika Serikat. Paus Benediktus mengambil tema pidatonya dan mengulangi seruan untuk menghormati martabat manusia, kebebasan beragama dan membangun keluarga manusia.

Globalisasi merupakan sebuah topik yang menjadi perhatian utama Paus Benediktus yang dibahas dalam pidatonya. Dia mengatakan banyak negara “berisiko mengalami dampak negatif globalisasi”.

Dia mengatakan kebebasan beragama harus ditegakan karena agama berkontribusi besar untuk umat manusia dan sejarah.

Dia juga menyerukan PBB mempromosikan HAM sebagai “strategi paling efektif menghilangkan kesenjangan antara negara dan kelompok-kelompok sosial dan meningkatkan keamanan”.

Sebagai seorang imam dari negara berkembang, Paus Fransiskus kemungkinan akan mengangkat tema-tema ini dan memberikan pandangan pribadi di tengah kekhawatiran kontemporer berdasarkan pengalamannya dengan orang miskin dan rentan di negara asalnya Argentina.

Sumber: ucanews.com

PEMERINTAH NEGARA SALOMON: MENGECAM JANGAN INTIMIDASI WARGA ASLI PAPUA

Foto : PM Kep.Solomon, Mansye Hon Sogavare 

Suva (KM) ---Melalui media onlainPACNEWS.com Rabu, (9, September 2015) merilis Kepulauan Solomon tidak akan terintimidasi oleh Indonesia atau negara lain di Forum Kepulauan Pasifik untuk mendorong Papua Barat.

Perdana Menteri Manasye Sogavare bersedia untuk bawa masalah Papua Barat ke tingkat berikutnya, untuk menuntut tindakan global melalui keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

PM Sogavare membawa dengan tiga proposal pertama, untuk mendukung aplikasi persatuan gerakan perjuangan untuk Papua Barat (ULMWP) mengakui di Forum Kepulauan Pasifik menjadi status observor;
Kedua, untuk mendorong pemimpin Forum Kepulauan Pasifik mendukung resolusi memanggil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mandat ke komisaris hak asasi manusia PBB penilaian situasi HAM di Papua Barat; dan
Ketiga, untuk mencari resolusi oleh pemimpin Forum Kepulauan Pasifik memangil untuk Papua Barat di masukan dalam daftar dekoloniasai atau wilayah non pemerintahan.

 

 

Untuk menunjukkan komitmen pemerintahnya, PM Sogavare membawa delegasi Utusan Khusus, Matthew Wale dan Pemimpin Gerakan Perjuangan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Octovianus Mote ikut KTT FIP ke -46 di Port Moresby.

"Ini bukan masalah baru, itu salah satu yang telaah bersama bahkan sebelum menjadi bangsa yang merdeka. Kami telah mengakui mereka untuk Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai pengamat dan kami berharap bahwa kita mengakui ULMWP diterima menjadi pengamat pada Forum Kepulauan Pasifik.

Wakil menteri Indonesia untuk urusan luar negeri, Abdurrahman Mohamed Fachir tidak berbasa-basi ketika ia mengatakan bahwa 'masalah Papua tidak relevan' dengan Forum Pemimpin diskusi di sini di Port Moresby.

"Saya pikir ini bukan forum yang tepat untuk membahas Papua Barat untuk sejumlah alasan. Kami di sini membahas pembangunan ekonomi penting, kerjasama, bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim, maritim, perikanan dan konektivitas ICT untuk Pasifik.

"Saya ingin mengingatkan Pemimpin forum kepulauan Pasifik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan kita memiliki ketentuan paling rinci tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi kita, bahkan kami memiliki komisi nasional yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Fachir mengatakan negaranya sangat percaya pada prinsip internasional tidak campur tangan dalam urusan nasional negara-negara lain.

"Sekarang Pemimpin Forum untuk membahas Papua dan kami percaya pada kebijaksanaan mereka, kata Menteri Fachir.

PM Sogavare tidak setuju dengan saran oleh Indonesia bahwa agenda Papua Barat bahas di Forum Kepulauan Pasifik.

"Membawa Papua Barat di agenda Forum Kepulauan Pasifik adalah dalam kerangka pertemuan Pemimpin. Kami tidak akan keluar agenda yang ditetapkan di FIP itu, kata Sogavare.

Dia sepenuhnya mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tapi pertanyaan bahwa kedaulatan jika hak asasi manusia rakyat disalahgunakan dan melanggar.

"Berdasarkan keanggotaan kami di PBB kita mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Sama- sama sebagai anggota PBB yang mengakui hak-hak orang untuk menentukan nasib sendiri dan pelanggaran HAM.

Sikap yang kuat yang diambil oleh pemerintah Sogavare juga telah diuji hubungannya dengan Jakarta.

"Mereka sudah menyatakan kekecewaannya dan kami sudah menjelaskan kepada mereka bahwa tindakan kita baik dalam kerangka Forum Kepulauan Pasifik dan MSG (MSG).

"Kami berada dalam konsultasi aktif dengan Indonesia. Itu istilah diplomatik yang sangat menarik. Mereka tidak harus setuju untuk posisi kami, tapi kami hanya berkonsultasi dengan mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah hal yang benar bagi kita untuk melakukan, dan kami akan bergerak maju, kata PM Sogavare.

Dia mengatakan Pulau Solomon menghargai posisi Papua New Guinea karena perbatasan umum dengan Indonesia.

"Ini keputusan yang berdaulat untuk PNG yang harus membuat kepentingan terbaik mewakili rakyatnya, kita akan menghormati. Namun, ini adalah masalah yang melampaui kedaulatan seperti hak asasi manusia. Jika anggota dari PBB melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri, maka tidak ada lagi masalah yang domestik untuk negara tapi satu yang harus dibenahi oleh PBB, kata pemimpin Kepulauan Solomon itu.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola menegaskan menghormati negaranya integritas wilayah Jakarta dan kedaulatan atas Papua Barat.

"Kami melihat Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia dan sejauh hak asasi manusia yang bersangkutan, Fiji akan menaikkan suaranya di sini di Forum dan sama juga di PBB.

"Ketika kita membuka misi kami di Jakarta pada tahun 2012, selama pertemuan bilateral dengan mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri kami mengangkat isu-isu hak asasi manusia di Papua Barat. Saya secara pribadi telah mengangkatnya dengan mantan rekan Menlu Indonesia, Marty Natelegawa.

Jika ada pelanggaran HAM yang dilaporkan, Fiji akan mendirikannya dengan Indonesia dan meningkatkan suaranya di PBB.

"Fiji menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia, kata Ratu Inoke.

Organisasi masyarakat sipil yang aktif terus mendorong isu Papua Barat dalam agenda Forum, mengatakan bahwa ini adalah kewajiban moral Pemimpin Pasifik untuk menemukan resolusi untuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah menewaskan lebih dari 500.000 jiwa di Papua Barat.(Sumber : Pacenews).

KOPERAPOKA TIMIKA BERDARAH PADA 27 AGUSTUS 2015

KOPERAPOKA TIMIKA BERDARAH

Oleh Santon Tekege**

KOPERAPOKA TIMIKA, News: Banyak pihak dikagetkan dengan penembakan beberapa orang Mimika di Koperapoka Timika tadi malam pada (27/8/2015).

Koperapoka menjadi penuh berlumuran darah dalam acara pukul Tifa untuk menyambut suksesnya meraih Doktor Orang Mimika pertama yaitu Dr. Leonardus Tumuka. Mereka merasa bahwa acara pukul tifa ini penting dalam budaya khas orang Mimika. Hal itu dikarenakan suksesnya seorang Mimika pertama sampai mendapatkan gelar Doktor. Masyarakat Mimika melaksanakan acara pukul dengan situasi aman dan tenang tanpa gangguan dari pihak mana pun. Mereka pusatkan acara pukul tifa di halaman Gereja Katolik Koperapoka tadi malam. Tetapi Acara Syukuran Penyambutan akan dilakukan di Hotel Grand Tembaga di Timika hari ini (28/8/2015).

Seperti biasanya dalam acara pukul tifa, dijalaninya dengan penuh penghayatan dan bersyukur dengan suasana batin yang aman dan damai. Hal itu yang diterapkan sepanjang jalan Koperapoka dari ujung ke ujung. Ada banyak Orang Muda Katolik (OMK) menjadi keamanan dalam acara tersebut. Orang muda itu betul menjalankan tugas keamanannya dengan penuh bertanggungjawab. Tetapi aparat keamanan yang berasal dari TNI Kodim 1710 datang mengacaukan acara pukul tifa tanpa alasan apa pun dan menembak mati beberapa orang dan lainnya kena luka-luka tembakan di Koperapoka Timika Papua.

Kronologis Versi Umat Gereja Koperapoka

Acara Pukul Tifa di adakan di halaman Gereja Katolik Koperapora Timika Papua tadi malam. Dalam acara tersebut, dua orang tak dikenal latarbelakang statusnya datang di tempat acara tersebut dalam keadaan Mabuk pakai kendaraan bermotor. Karena kedua orang tak dikenal itu datang dalam keadaan mabuk sehingga masyarakat menolak masuk ke tempat acara itu. Kemudian mereka dua (red pelaku penembakan) masyarakat Mimika itu pulang dengan emosi dan penuh kemarahan kepada petugas keamanan acara pukul Tifa itu.

Lalu beberapa menit kemudian kedua orang tak kenal itu datang ke tempat acara pukul Tifa itu. Ternyata masyarakat melihat bahwa kedua orang itu bawa dengan senjata Lars Panjang dan sangkur pisau. Kemudian mereka dua (pelaku penembakan) tawar menawar dengan penjaga keamanan. Tetapi dengan keadaan emosi dan marah-marah mereka dua (pelaku penembakan) mendobrak paksa masuk dalam acara pukul tifa dan mengacaukan situasi acara tersebut. Kedua orang itu (pelaku penembakan) todong dengan pisau ke arah masyarakat Mimika di sekitar pusat acara itu. Bukan hanya itu, mereka dua (pelaku penembakan) menodong dengan senjata Lars Panjang. Akhirnya masyarakat mulai takut dan cemas. Acara pukul tifa mulai kacau karena kehadiran orang tak kenal itu.

Kemudian kedua orang itu (red pelaku penembakan) keluar dari tempat acara pukul tifa di jalan raya. Dari jalan raya itulah, pelaku mengeluarkan tembakan ke arah masyarakat dan orang-orang yang ada sekitar sepanjang jalan raya Koperapoka. Kemudian banyak masyarakat Mimika lari ke sana ke sini karena takut kena peluru senjata tajam. Para pelaku menembak ke arah masyarakat dengan peluru tajam tetapi tidak mengenainya. Namun ada banyak orang juga yang kena peluru tajam dan ada yang mati tewas di tempat. Nama-nama korban adalah

1.      Imanuel Mailmaur (23 tahun) tewas ditembak ditembak di tempat

2.      Yulianus Okoware (23 tahun) tewas ditembak mati di tempat

3.      Marthinus Apokapo (24 tahun) luka di pinggan kiri karena kena peluru

4.      Marthinus Imapula (25 tahun) luka di kaki kena tembakan peluru

5.      Dan masih ada yang mengalami luka-luka tembakan tetapi tidak bisa terdata karena banyak aparat keamanan tidak mengijinkan mengambil data para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

Kemudian setelah mencari tahu siapa para pelaku penembakan itu, ternyata mereka berasal dari Kodim 1710 yaitu Serka Makher dan Sertu Ashar. Aparat keamanan selalu saja menjadi biang segala konflik dan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang asli Papua selama ini.

Penulis: Petugas Pastoral Keuskupan Timika Papua.

NIUS LOKOBAL (24) SEORANG MAHASISWA ASAL PAPUA TEWAS DI MANADO-INDONESIA

Mahasiswa Papua Nius Lokobal 24 Tahun yang sementara menuntut Ilmu Kota Studi di Manado Di Perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Di Manado pada Semester VIII (Semester Delapan), telah ditemukan dibunuh oleh Orang Tak Dikenal (OTK). 

Di jalan Perempatan Pulau Peleng Kleak. Lingkungan 4 Depan Gereja GMIM Musafir,Kelurahan Kleak, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Indonesia, Pada tanggal 26 Juli 2015, Pukul 02.00 Wita

Korban Telah ditemukan Tak Bernyawa karena ditikam bagian Lambung sebelah Kanan, Pergerakan Mengena Bagian Hati, Kemudian di dahi Pukul dengan Bahan Besi (Martelu) sehingga dahinya hancur. 

Kemudian menurut Teman yang tinggal di Segubuk HM menyampaikan Bahwa Ketika Korban Malamnya Sama-sama di Rumah Namun Ia Keluar dari Rumah di tengah malam 01 dengan  Tujuan Membeli Barang di Kios. 

Kemudian di TKP ini tidak ada lampu dan tempat tersebut Gelap, setelah ditemukan Oleh Aparat Kepolisian Pasukan Paniki Kemudian Menghubungi Ke Polsek Malalayang, Sehingga Kapolsek Malalayang Menurun Anggota Untuk segera ke TKP.

Berikut ketika Media Suarasuarapasema.blosgpot.com diwawancarai untuk meminta keterang an Kepolisian Oleh Kapolsek Malayang Manado" Komisaris Polisi, Jeferson Batewa,  Bahwa Pada pagi tadi 26 Juli 2015, telah dilaporkan bahwa yang mana ada Korban di Jalan Pualau Peleng sehingga kami tiba di TKP, korban sudah dalam keadaan Para, sehingga kami bawah dengan mobil Patroli sampai di rumah sakit, korban tidak tertolong lagi karena Beliau ditikam oleh Mister X atau Orang tak dikenal (OTK), kena bagian Lambung sebelah Kanan, Pergerakan Mengenai Bagian Hati.

Kemudian akibat mengeluarkan darah yang banyak sehingga beliau meninggal, dan saat ini polisi sedang Berusaha melakukan pelacakan terhadap tersangkah ataupun pelaku yang telah melakukan penganiayaan itu. 

Ketika ditemuka secara jujur korban ditemukan 2.30 dan Korban dalam Keadaan ditikam, Korban Keluar malam tersebut dengan Tujuan apa Kami Belum Diketahui, sehingga kami bisa ambil atau simpulkan bahwa apakah korban oleh orang yang lewat, cega lalu ditikam atau anak-anak Kompleks yang melakukan hal itu dan sementara dalam Penyelidikan aparat. Jelasnya.

Tambahnya, Karena memang ada saksi yang lewat di jalan yang sama tidak ada Orang kemudian setelah 3 Menit membeli lalu kembali dari Kios ada Melihat seorang lagi berdarah waktu itu, sehingga Saksi Mintah Tolong Kepada Masyarakat Kompleks di sekitar itu. 

Saksi Mata Melihat bahwa ada sebuah kendaraan Mobil Avanza dan 1 Buah Motor Lewat Lalu dia balik 3 Menit ada Korban, Sehingga kami belum bisa pridiksi karena ada 1 Buah Mobil Sejenis Avanza Hitam dan juga 1 buah Motor lewat dan Untuk Plat Nomor Polisi Kami Tidak melihat karena Malam. Sehingga sementara pihak kepolisian lagi sedang mengejar ataupun dicari pelaku untuk menemukan pelaku penganiayaan kepada Nius Ujarnya.

Menurut Pihak Rumah sakit Malalyang Bahwa Korban yang bernama Nius Lokobal Dia Meninggal dalam Perjalanan Menuju Ke Rumah Sakit, Dan Sementara Ini kami lagi menunggu Keluarga Korban Untuk meminta persetujuan Di Otupsi Korban tetapi Pihak keluarga sudah disetujui Untuk Otupsi Namun Dokternya tidak masuk karena Hari Minggu sehingga Dokter Libur Maka Itu Hari senin akan di Otupsi Ujarnya.

Maka Atas Nama Keluarga Duka meminta Kepada Pihak Kepolisisan  agar segera Mengungkap Pelaku Pembunuhan Saudara Nius Lokobal, Karena Kami dibunuh Bukan hanya 1 kali ini saja. Pembunuhan beberapa Waktu lalu juga Orang tak dikenal Maka kami Mohon Untuk segera Mengungkap Pelaku Pembunuhan Saudara Nius. Jelasnya.
Menurut saudara Pemernas W mengatakan bahwa: Kami rasa prihatin atas kejadian Pembunuhan saudara kami bernama NIUS LOKOBAL, karena kasus seperti ini bukan baru kali ini saja yang terjadi di Sulawes i Utara, tetapi beberapa kasus dari tahun ke tahun  yang sudah lalui tidak perna menyelesaikan masalah secara tuntas oleh pihak berwajib, maka kami bermohon kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan pihak berwajib sangat mengharapkan untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan saudara kami. 

KETUA NAHDATUL ULAMA (NU) PAPUA, TONI WANGGAI: ORMAS ISLAM DI LUAR PAPUA JANGAN TERPROVOKASI DENGAN INSIDEN TOLIKARA, PAPUA PADA 17 JULI 2015

Ketua Nahdatul Ulama (NU) Papua, Toni Wanggai meminta kepada semua umat Islam di Indonesia, khususnya Ormas Islam tak terprovokasi dengan insiden Tolikara.

Katanya, musholla terbakar karena api merembet dari kios yang dibakar, akibat tertembaknya beberapa warga GIDI, sebelum kejadian. Ia meminta Ormas Islam di luar Papua tak perlu mencampuri urusan di Papua.

"Kami Ormas Islam di Papua bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai membuat overlapping masalah di Papua. Mereka tak paham masalah sejarah, psikologi, sosial, dan budaya di Papua. Jangan menambah masalah," kata Toni Wanggai, Kamis (23/7/2015).

Menurut informasi yang ia dapat, ada kelompok Ormas Islam membentuk tim investigasi berlatar belakang fundamental. Ia khawatir, hal itu justru akan menambah masalah.

"Kami berusaha menyelesaikan masalah, jangan mereka menambah masalah. Masalah ini jangan dipolitisir. Kami lihat, baik dari Parpol dan Ormas Islam memblow-up masalah ini seolah mencari popularitas," tegasnya.

Kata dia, selama ini kerukunan umat beragam di Papua terjalin baik. Kejadian Tolikara, tak hanya mengorbankan umat Muslim, namun ada warga sipil setempat jadi korban penembakan.

"Membuat berita harus proporsional. Jangan hanya musholla terbakar yang disoroti. Ada warga yang tertembak. Tempat membangun musholla itu adalah tanah gereja yang diberikan. Inikan toleransi yang luar biasa. Gereja memberikan tanah untuk lokasi musholla," kata Wanggai.

Ia juga menyayangkan tertembaknya 12 warg sipil ketika itu. Kata Toni, kejadian itu tak perlu terjadi jika saja dilakukan pendekatan. Menurut dia, harusnya ada cara persuasif terlebih dahulu. Bukan melakukan penembakan.

Sementara Ketua FKUB, Pdt. Lipius Biniluk mengatakan, masalah itu dibesar-besarkan. Banyak berita beredar tak sesuai data lapangan. Banyak pemimpin yang sudah ke Tolikara, tetapi apa yang disampaikan tak objektif.

Dari Wamena, Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua meminta semua pihak agar melihat secara jelih insiden tanggal 17 Juli 2015 dan tidak menilai dan berpendapat serta menganalisis dengan tujuan memecah belah kelompok tertentu.

"Apalagi menggiring isu ke konflik antar agama," kata Patricio Wetipo, perwakilan Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang didampingi Muli Wetipo, Yance Itlay, Laorens Elosak, Dorkas Kossay, Melianus Wantik, Ronald Wetipo, Paskalina Daby, Alex Entama, Jecsaon Ikinia, Mira Wenda dan Naiben Wenda.

Masyarakat Pegunungan Tengah di Wamena ini menghimbau kepada semua pihak baik Pemerintah, TNI/Polri dan GIDI agar menjelaskan kejadian secara jujur dan adil yang diawali dari isi surat himbauan dan proses himbauan tersebut ke semua pihak, penembakan kepada masyarakat serta awal pembakaran kios masyarakat.

"Supaya dalam pemberitaan media tidak menjurus pada isu yang memecah belah kelompok minoritas," ujar Patricio, Kamis (23/7/2015).

Perwakilan Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua lainnya, Paskalina Daby menegaskan pihak Kepolisian RI agar tidak hanya memeriksa masyarakat saja, tetapi juga Kapolres Tolikara dan jajarannya.

"Karena dari hasil investigasi, kami menilai Kapolres Tolikara dan jajarannya membiarkan isi surat pemberitahuan walaupun berpotensi mengganggu Kamtibmas," ujar Paskalina.

Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua juga menegaskan kepada seluruh media massa,media elekronik, media online, yang berbasis nasional untuk tidak memberitakan pemberitaan yang membias dan memperkeruh situasi tanpa ada data yang lengkap.

"Terhadap korban yang tertembak, negara harus bertanggungjawab," tegas Patricio.

(Sumber: Tabloid Jubi)

PANGLIMA KODAM III SILIWANGI, Mayjen Dedi Kusdan Thamim: MASYARAKAT JANGAN MENGINTIMIDASI WARGA ASAL PAPUA YANG TINGGAL DI JAWA BARAT DAN BANTEN TERKAIT KASUS DI TOLIKARA, PAPUA, PADA 23 JULI 2015

Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen Dedi Kusnadi Thamim mengatakan, masyarakat agar tidak terprovokasi atau mengintimidasi warga asal Papua yang tinggal di Jawa Barat dan Banten terkait peristiwa di Tolikara, Papua. 

"Semua masyarakat agar tidak intimidasi saudara kita dari Papua yang berada di sini (Jabar-Banten), mari semua pihak agar merangkul mereka (warga Papua)," kata Dedi usai apel bersama dan pengarahan kepada prajurit Kodam III Siliwangi di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, seperti dilansir republika.co, Kamis (23/7/2015).

Ia menyampaikan agar seluruh anggota prajurit dan PNS di jajarannya beserta keluarganya untuk tidak mudah terhasut dan terprovokasi berkaitan insiden di Tolikara, Papua itu. 

Justru, lanjut dia, akan lebih baik untuk ikut serta menenangkan situasi di lingkungannya, dan bersikap jernih menghindari kebencian terhadap sesama warga Indonesia.

Pihaknya sudah melakukan upaya antisipasi agar kejadian Tolikara tidak meluas ke wilayah Jabar-Banten dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap sejumlah pihak untuk memastikan suasana aman dan tenteram.

"Saya sampaikan kepada kepala daerah, Danrem dan Dandim untuk menyikapi positif. Lalu saya mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, tujuannya agar peristiwa di Tolikara tak terjadi di wilayah Kodam III/Siliwangi," kata Dedi.

Ia menambahkan, pihaknya, Rabu (22/7/2015) telah menggelar silaturahmi dan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berkomitmen menciptakan situasi aman dan tidak terpengaruh terhadap insiden di Tolikara.

"FKUB sudah menyepakati bahwa tidak akan terjadi (kejadian seperti di Tolikara)."

Sumber: Republika. Com edisi 23 Juli 2015

KAPOLDA PAPUA: PELAKU PEMICU KONFLIK PEMBAKARAN KIOS DAN MUSHOLAH ADALAH APARAT KEPOLISIAN INDONESIA DI TOLIKARA PAPUA PADA 17 JULI 2015

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende mengakui, anggota Polri melakukan tembakan kepada warga sipil yang memicu insiden pembakaran rumah dan kios yang merembet ke Mushola di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Jumat (17/7/2015) pekan lalu.

"Jadi, yang mengeluarkan tembakan itu memang anggota saya, dan saat ini sebanyak 23 orang dari 50 anggota Polri di Tolikara sudah dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimum Polda Papua diback-up oleh Mabes Polri," kata Mende kepada wartawan di Jayapura. 

Namun, lanjut Kapolda, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap 23 anggota Polri di Tolikara, tidak ada yang mengaku melakukan penembakan. "Kita akan proses prosedur dari penembakan yang dilakukan oleh aparat di TKP saat insiden dan pemeriksaan masih terus berjalan," jelasnya.

Kata Yotje Mende, pihak penyidik Polda Papua juga meminta keterangan dari beberapa Pendeta terkait dengan adanya surat edaran tersebut. "Masyarakat tetap tenang, masalah ini akan kita usut tuntas," ujarnya.

Menurut Kapolda, ada tiga pokok permasalahan dalam kasus Tolikara yang menjadi fokus Polda Papua. Pertama, dari penyerangan saat pelaksanaan sholat ied dan pembakaran kios yang kita buat dalam satu laporan polisi. Kedua, terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri. Ketiga, soal surat edaran GIDI.

"Sejauh ini sudah sebanyak 50 saksi yang kami mintai keterangan dan sudah ada indikasi yang mengarah ke tersangka, tetapi saya belum bisa menyampaikan siapa tersangkanya," jelas Kapolda.

Jenderal bintang dua ini juga menjelaskan bahwa kasus di Tolikara jangan disamakan dengan kasus di Paniai, karena penyidik sulit dapat keterangan dari keluarga korban.

"Keluarga korban kasus Tolikara sangat kooperatif, kalau di Paniai, kami sulit dapatkan informasi," imbuhnya.

Tentang kondisi keamanan di Tolikara, kata Kapolda, kini sudah sangat kondusif. "Aktivitas pemerintah dan perekonomian di Karubaga sudah kembali normal seperti biasa," katanya. 

Sumber: Majalah Selangkah edisi 27 Juli 2015

WALI GEREJA INDONESIA: Bukan Orang Papua yang Bakar Mushollah di Tolikara Papua

Wali Gereja: Bukan Orang Papua yang Bakar Musholah di Tolikara Papua

Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo menyebut pembakaran masjid di Tolikara, Jumat (17/7) dilakukan orang luar. Ia merasa masyarakat Papua tidak mungkin melakukan tindakan anti toleransi.

Menurut dia, selama ini umat beragama di Papua sangat rukun dan damai. Bahkan saling menghargai satu sama lainnya. 

"Umat beragama di Papua itu sangat rukun. Tidak mungkin mereka melakukan tindakan antitoleransi seperti itu. Itu orang luar," kata Romo Benny Susetyo dikutip ACW dar Republika, Jumat (17/7). 

Benny mengatakan, orang luar itu sengaja masuk ke Papua untuk memprovokasi umat beragama. Mereka datang untuk membuat kericuhan dan merusak hubungan umat beragama di Papua. Orang-orang seperti itu harus ditindak dan diberikan sanksi hukum secara adil. 

Sebagai sekretaris KWI, Romo juga tidak mengetahui adanya kegiatan seminar dan KKR pemuda GIDI yang menyuarakan untuk membatalkan semua kegiatan yang bersifat mengundang umat besar di Indonesia. Bahkan, ia juga tidak tahu adanya surat larangan yang beredar di media massa itu. 

Selain itu, KWI juga tidak mengetahui adanya Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang juga sudah menutup Gereja Adven di Paido. "Saya tidak tahu adanya GIDI di Papua. Apalagi organisasi di Papua itu juga sangat banyak," ujar Benny. 

Benny menghimbau masyarakat di Papua jangan terprovokasi oleh orang luar tak dikenal tersebut. Masyarakat juga harus berhati-hati agar tidak merusak kerukunan umat beragama di Papua.

Kronologi Pembakaran Masjid

Sebelumnya, Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani menjelang shalat Ied, sekitar pukul 07 00 WIT, Jumat (17/7). Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan shalat Idul Fitri. 

Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar berteriak-teriak. Umat muslim yang hendak shalat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, Masjid tersebut dibakar. 

"Saat itu ada yang berteriak, lalu umat muslim itu yang hendak shalat itu langsung melarikan diri ke koramil," kata Agus, Jumat (17/7). 

Dugaan sementara rusuh di Tolikara disebabkan kemarahan masyarakat yang disinyalir dari kelompok GIDI (Gereja Injil Di Indonesia). Mereka tidak nyaman dengan masyarakat muslim yang tetap melaksanakan takbiran dan shalat Ied. 

Sebelumnya, mereka memberi peringatan pada masyarakat muslim Kaburaga agar tidak melakukan takbiran dan menjalankan Salat Id.

Readmore: http://www.atjehcyber.net/2015/07/data:blog.url#ixzz3gmlsUwsQ 
Sumber: @atjehcyber | fb.com/atjehcyberID 

SIKAP PERNYATAAN PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT PERISTIWA DI TOLIKARA PAPUA

PERNYATAAN SIKAP PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT INSIDEN/PERISTIWA DI KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA

Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutkan pihak gereja, ditulis berdasarkan laporan/argumentas aparat keamanan (TNI/Polri), serta penyebaran berbagai surat kaleng/palsu di media social (Medsos), yang menempatkan orang Papua sebagai pihak yang anti toleransi umat beragama, maka dalam kesempatan ini saya perlu menegaskan atau menyampaikan beberapa hal agar dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia:

(1) tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan Umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri (Sholat ied), namun harus mematuhi surat pemberitahuaan yang telah dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan; yakni tidak menggunakan penggeras suara (toa), apalagi jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar nasional/internasional hanya berjarak sekitar 250meter. (baca juga kronologi singkat yang kami susun).

(2) pimpinan gereja wilayah Kabupaten Tolikara, Presiden GIDI, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, dan tokoh masyarakat setempat telah menyampaikan maksud pemuda GIDI (Ibadah tidak menggunakan penggeras suara) sejak dua minggu sebelum hari “H” kegiatan seminar, dan hari raya idul fitri; Kami menilai, aparat Kepolisian dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Tolikara tidak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat Tolikara, termasuk umat Muslim sendiri. Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.

(3) yang sangat disayangkan, para pemuda (11 orang tertambak timah panas aparat TNI/Polri saat dalam perjalanan ke Musolah untuk berdiskusi dengan warga setempat, 1 anak usia 15 tahun meninggal dunia, Endi Wanimbo, usia 15 tahun), belum sempat diskusi atau negosiasi dilangsungkan, aparat TNI/Polri sudah mengeluarkan tembakan secara brutal dan membabi buta, sehingga 12 orang tertembak. Jadi amukan dan kemarahan masyarakat bukan disebabkan oleh aktivitas ibadah umat muslim, tapi lebih karena tindakan dan perlakukan biadab aparat TNI/Polri, yang tidak membukan ruang demokrasi atau untuk mendiskusikan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan ibadah kedua belah pihak.

(4) tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga Musolah ikut terbakar dengan sendirinya karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar; Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka.

(5) saya sebagai pimpinan tertinggi gereja GIDI di seluruh Indonesia, telah menasehati umat saya agar tidak melarang umat apapun, termasuk saudara Muslim untuk melangsungkan ibadah, namun ibadah harus dilangsungkan di dalam koridor hukum wilayah tersebut, dan juga mematuhi surat atau himbauan yang dikeluarkan, demi keamanan, ketertibatan, dan ketentraman masyarakat setempat.

(6) yang datang mengikuti ibadah/seminar internasional di Kabupaten Tolikara bukan hanya warga GIDI di wilayah tanah Papua, tapi dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, antara lain pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkikran mencapai 2.000 orang pemuda GIDI.

(7) sebagai presiden GIDI, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tolikara atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musolah (rumah ibadah warga muslim) ikut terbakar; Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat Tolikara karena ulah aparat keamanan di Tolikara yang melakukan penembakan secara brutal.

(8) Kapolri dan Panglima TNI juga harus mengusut tuntas insiden penembakan terhadap 12 warga gereja, yang menyebabkan satu anak usia sekolah meninggal dunia; Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena menggunakan alat Negara untuk menghadapi pemuda-pemuda usia sekolah yang tak datang untuk melakukan perlawanan atau peperangan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada berbagai jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, terutama media massa, agar pemberitaan terkait insiden/peristiwa yang tidak kita inginkan ini dapat berimbang. Tuhan memberkati kita semua.
Kabupaten Tolikara, Provinsi Paapua, 18 Juli 2015

Presiden GIDI

Pdt. Dorman Wandikmbo
(HP: 081248604070);

Nb: Jika Pdt. Dorman susah dihubungi, bisa lewat Ketua Pemuda GIDI 081344354689)

ORANG PAPUA AKAN MOGOK PERAYAAN 17 AGUSTUS INDONESIA

HIMBAUAN TIDAK MENGIKUTI PERAYAAN 17 AGUSTUS 2015 DI PAPUA BARAT .
Boikot 17 agustus 2015 di papua barat atau Orang asli Papua Barat Ikut Indonesia .
Komunitas Orang Asli Papua Barat di Mana saya anda berada segera Tidak Mengikuti Perayaan Hut NKRI di Papua Barat pada Tanggal 17 Agustus 2015 Mendatang Karena anda bukan Bangsa Indonesia ras Melaju anda adalah Bangsa Melanesia .Maka Anak –anak sekolah ,SD,SMP,SMU,PT .,Petani ,Masyarakat Buru,PNS,TNI/POLRI asal Asli Papua Barat Tidak Lagi ikut –Ikutan Bangsa Indonesia secara Paksa Menghormati Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya .Mohon di Hentikan anda sedang dalam ancaman Pemerintah Indonesia terkait Pelanggaran Ham berat pada warga sipil Papua Barat sangat Membrutal maka Mestinya dapat menyadari dan Tidak Boleh Lagi Mengikuti Perayaan .Trimakasih Tuhan Memberkati.