KETUA NAHDATUL ULAMA (NU) PAPUA, TONI WANGGAI: ORMAS ISLAM DI LUAR PAPUA JANGAN TERPROVOKASI DENGAN INSIDEN TOLIKARA, PAPUA PADA 17 JULI 2015

Ketua Nahdatul Ulama (NU) Papua, Toni Wanggai meminta kepada semua umat Islam di Indonesia, khususnya Ormas Islam tak terprovokasi dengan insiden Tolikara.

Katanya, musholla terbakar karena api merembet dari kios yang dibakar, akibat tertembaknya beberapa warga GIDI, sebelum kejadian. Ia meminta Ormas Islam di luar Papua tak perlu mencampuri urusan di Papua.

"Kami Ormas Islam di Papua bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai membuat overlapping masalah di Papua. Mereka tak paham masalah sejarah, psikologi, sosial, dan budaya di Papua. Jangan menambah masalah," kata Toni Wanggai, Kamis (23/7/2015).

Menurut informasi yang ia dapat, ada kelompok Ormas Islam membentuk tim investigasi berlatar belakang fundamental. Ia khawatir, hal itu justru akan menambah masalah.

"Kami berusaha menyelesaikan masalah, jangan mereka menambah masalah. Masalah ini jangan dipolitisir. Kami lihat, baik dari Parpol dan Ormas Islam memblow-up masalah ini seolah mencari popularitas," tegasnya.

Kata dia, selama ini kerukunan umat beragam di Papua terjalin baik. Kejadian Tolikara, tak hanya mengorbankan umat Muslim, namun ada warga sipil setempat jadi korban penembakan.

"Membuat berita harus proporsional. Jangan hanya musholla terbakar yang disoroti. Ada warga yang tertembak. Tempat membangun musholla itu adalah tanah gereja yang diberikan. Inikan toleransi yang luar biasa. Gereja memberikan tanah untuk lokasi musholla," kata Wanggai.

Ia juga menyayangkan tertembaknya 12 warg sipil ketika itu. Kata Toni, kejadian itu tak perlu terjadi jika saja dilakukan pendekatan. Menurut dia, harusnya ada cara persuasif terlebih dahulu. Bukan melakukan penembakan.

Sementara Ketua FKUB, Pdt. Lipius Biniluk mengatakan, masalah itu dibesar-besarkan. Banyak berita beredar tak sesuai data lapangan. Banyak pemimpin yang sudah ke Tolikara, tetapi apa yang disampaikan tak objektif.

Dari Wamena, Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua meminta semua pihak agar melihat secara jelih insiden tanggal 17 Juli 2015 dan tidak menilai dan berpendapat serta menganalisis dengan tujuan memecah belah kelompok tertentu.

"Apalagi menggiring isu ke konflik antar agama," kata Patricio Wetipo, perwakilan Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang didampingi Muli Wetipo, Yance Itlay, Laorens Elosak, Dorkas Kossay, Melianus Wantik, Ronald Wetipo, Paskalina Daby, Alex Entama, Jecsaon Ikinia, Mira Wenda dan Naiben Wenda.

Masyarakat Pegunungan Tengah di Wamena ini menghimbau kepada semua pihak baik Pemerintah, TNI/Polri dan GIDI agar menjelaskan kejadian secara jujur dan adil yang diawali dari isi surat himbauan dan proses himbauan tersebut ke semua pihak, penembakan kepada masyarakat serta awal pembakaran kios masyarakat.

"Supaya dalam pemberitaan media tidak menjurus pada isu yang memecah belah kelompok minoritas," ujar Patricio, Kamis (23/7/2015).

Perwakilan Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua lainnya, Paskalina Daby menegaskan pihak Kepolisian RI agar tidak hanya memeriksa masyarakat saja, tetapi juga Kapolres Tolikara dan jajarannya.

"Karena dari hasil investigasi, kami menilai Kapolres Tolikara dan jajarannya membiarkan isi surat pemberitahuan walaupun berpotensi mengganggu Kamtibmas," ujar Paskalina.

Forum Masyarakat Pegunungan Tengah Papua juga menegaskan kepada seluruh media massa,media elekronik, media online, yang berbasis nasional untuk tidak memberitakan pemberitaan yang membias dan memperkeruh situasi tanpa ada data yang lengkap.

"Terhadap korban yang tertembak, negara harus bertanggungjawab," tegas Patricio.

(Sumber: Tabloid Jubi)

PANGLIMA KODAM III SILIWANGI, Mayjen Dedi Kusdan Thamim: MASYARAKAT JANGAN MENGINTIMIDASI WARGA ASAL PAPUA YANG TINGGAL DI JAWA BARAT DAN BANTEN TERKAIT KASUS DI TOLIKARA, PAPUA, PADA 23 JULI 2015

Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen Dedi Kusnadi Thamim mengatakan, masyarakat agar tidak terprovokasi atau mengintimidasi warga asal Papua yang tinggal di Jawa Barat dan Banten terkait peristiwa di Tolikara, Papua. 

"Semua masyarakat agar tidak intimidasi saudara kita dari Papua yang berada di sini (Jabar-Banten), mari semua pihak agar merangkul mereka (warga Papua)," kata Dedi usai apel bersama dan pengarahan kepada prajurit Kodam III Siliwangi di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, seperti dilansir republika.co, Kamis (23/7/2015).

Ia menyampaikan agar seluruh anggota prajurit dan PNS di jajarannya beserta keluarganya untuk tidak mudah terhasut dan terprovokasi berkaitan insiden di Tolikara, Papua itu. 

Justru, lanjut dia, akan lebih baik untuk ikut serta menenangkan situasi di lingkungannya, dan bersikap jernih menghindari kebencian terhadap sesama warga Indonesia.

Pihaknya sudah melakukan upaya antisipasi agar kejadian Tolikara tidak meluas ke wilayah Jabar-Banten dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap sejumlah pihak untuk memastikan suasana aman dan tenteram.

"Saya sampaikan kepada kepala daerah, Danrem dan Dandim untuk menyikapi positif. Lalu saya mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, tujuannya agar peristiwa di Tolikara tak terjadi di wilayah Kodam III/Siliwangi," kata Dedi.

Ia menambahkan, pihaknya, Rabu (22/7/2015) telah menggelar silaturahmi dan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berkomitmen menciptakan situasi aman dan tidak terpengaruh terhadap insiden di Tolikara.

"FKUB sudah menyepakati bahwa tidak akan terjadi (kejadian seperti di Tolikara)."

Sumber: Republika. Com edisi 23 Juli 2015

KAPOLDA PAPUA: PELAKU PEMICU KONFLIK PEMBAKARAN KIOS DAN MUSHOLAH ADALAH APARAT KEPOLISIAN INDONESIA DI TOLIKARA PAPUA PADA 17 JULI 2015

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende mengakui, anggota Polri melakukan tembakan kepada warga sipil yang memicu insiden pembakaran rumah dan kios yang merembet ke Mushola di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Jumat (17/7/2015) pekan lalu.

"Jadi, yang mengeluarkan tembakan itu memang anggota saya, dan saat ini sebanyak 23 orang dari 50 anggota Polri di Tolikara sudah dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimum Polda Papua diback-up oleh Mabes Polri," kata Mende kepada wartawan di Jayapura. 

Namun, lanjut Kapolda, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap 23 anggota Polri di Tolikara, tidak ada yang mengaku melakukan penembakan. "Kita akan proses prosedur dari penembakan yang dilakukan oleh aparat di TKP saat insiden dan pemeriksaan masih terus berjalan," jelasnya.

Kata Yotje Mende, pihak penyidik Polda Papua juga meminta keterangan dari beberapa Pendeta terkait dengan adanya surat edaran tersebut. "Masyarakat tetap tenang, masalah ini akan kita usut tuntas," ujarnya.

Menurut Kapolda, ada tiga pokok permasalahan dalam kasus Tolikara yang menjadi fokus Polda Papua. Pertama, dari penyerangan saat pelaksanaan sholat ied dan pembakaran kios yang kita buat dalam satu laporan polisi. Kedua, terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri. Ketiga, soal surat edaran GIDI.

"Sejauh ini sudah sebanyak 50 saksi yang kami mintai keterangan dan sudah ada indikasi yang mengarah ke tersangka, tetapi saya belum bisa menyampaikan siapa tersangkanya," jelas Kapolda.

Jenderal bintang dua ini juga menjelaskan bahwa kasus di Tolikara jangan disamakan dengan kasus di Paniai, karena penyidik sulit dapat keterangan dari keluarga korban.

"Keluarga korban kasus Tolikara sangat kooperatif, kalau di Paniai, kami sulit dapatkan informasi," imbuhnya.

Tentang kondisi keamanan di Tolikara, kata Kapolda, kini sudah sangat kondusif. "Aktivitas pemerintah dan perekonomian di Karubaga sudah kembali normal seperti biasa," katanya. 

Sumber: Majalah Selangkah edisi 27 Juli 2015

WALI GEREJA INDONESIA: Bukan Orang Papua yang Bakar Mushollah di Tolikara Papua

Wali Gereja: Bukan Orang Papua yang Bakar Musholah di Tolikara Papua

Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo menyebut pembakaran masjid di Tolikara, Jumat (17/7) dilakukan orang luar. Ia merasa masyarakat Papua tidak mungkin melakukan tindakan anti toleransi.

Menurut dia, selama ini umat beragama di Papua sangat rukun dan damai. Bahkan saling menghargai satu sama lainnya. 

"Umat beragama di Papua itu sangat rukun. Tidak mungkin mereka melakukan tindakan antitoleransi seperti itu. Itu orang luar," kata Romo Benny Susetyo dikutip ACW dar Republika, Jumat (17/7). 

Benny mengatakan, orang luar itu sengaja masuk ke Papua untuk memprovokasi umat beragama. Mereka datang untuk membuat kericuhan dan merusak hubungan umat beragama di Papua. Orang-orang seperti itu harus ditindak dan diberikan sanksi hukum secara adil. 

Sebagai sekretaris KWI, Romo juga tidak mengetahui adanya kegiatan seminar dan KKR pemuda GIDI yang menyuarakan untuk membatalkan semua kegiatan yang bersifat mengundang umat besar di Indonesia. Bahkan, ia juga tidak tahu adanya surat larangan yang beredar di media massa itu. 

Selain itu, KWI juga tidak mengetahui adanya Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang juga sudah menutup Gereja Adven di Paido. "Saya tidak tahu adanya GIDI di Papua. Apalagi organisasi di Papua itu juga sangat banyak," ujar Benny. 

Benny menghimbau masyarakat di Papua jangan terprovokasi oleh orang luar tak dikenal tersebut. Masyarakat juga harus berhati-hati agar tidak merusak kerukunan umat beragama di Papua.

Kronologi Pembakaran Masjid

Sebelumnya, Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani menjelang shalat Ied, sekitar pukul 07 00 WIT, Jumat (17/7). Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan shalat Idul Fitri. 

Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar berteriak-teriak. Umat muslim yang hendak shalat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, Masjid tersebut dibakar. 

"Saat itu ada yang berteriak, lalu umat muslim itu yang hendak shalat itu langsung melarikan diri ke koramil," kata Agus, Jumat (17/7). 

Dugaan sementara rusuh di Tolikara disebabkan kemarahan masyarakat yang disinyalir dari kelompok GIDI (Gereja Injil Di Indonesia). Mereka tidak nyaman dengan masyarakat muslim yang tetap melaksanakan takbiran dan shalat Ied. 

Sebelumnya, mereka memberi peringatan pada masyarakat muslim Kaburaga agar tidak melakukan takbiran dan menjalankan Salat Id.

Readmore: http://www.atjehcyber.net/2015/07/data:blog.url#ixzz3gmlsUwsQ 
Sumber: @atjehcyber | fb.com/atjehcyberID 

SIKAP PERNYATAAN PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT PERISTIWA DI TOLIKARA PAPUA

PERNYATAAN SIKAP PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT INSIDEN/PERISTIWA DI KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA

Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutkan pihak gereja, ditulis berdasarkan laporan/argumentas aparat keamanan (TNI/Polri), serta penyebaran berbagai surat kaleng/palsu di media social (Medsos), yang menempatkan orang Papua sebagai pihak yang anti toleransi umat beragama, maka dalam kesempatan ini saya perlu menegaskan atau menyampaikan beberapa hal agar dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia:

(1) tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan Umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri (Sholat ied), namun harus mematuhi surat pemberitahuaan yang telah dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan; yakni tidak menggunakan penggeras suara (toa), apalagi jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar nasional/internasional hanya berjarak sekitar 250meter. (baca juga kronologi singkat yang kami susun).

(2) pimpinan gereja wilayah Kabupaten Tolikara, Presiden GIDI, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, dan tokoh masyarakat setempat telah menyampaikan maksud pemuda GIDI (Ibadah tidak menggunakan penggeras suara) sejak dua minggu sebelum hari “H” kegiatan seminar, dan hari raya idul fitri; Kami menilai, aparat Kepolisian dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Tolikara tidak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat Tolikara, termasuk umat Muslim sendiri. Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.

(3) yang sangat disayangkan, para pemuda (11 orang tertambak timah panas aparat TNI/Polri saat dalam perjalanan ke Musolah untuk berdiskusi dengan warga setempat, 1 anak usia 15 tahun meninggal dunia, Endi Wanimbo, usia 15 tahun), belum sempat diskusi atau negosiasi dilangsungkan, aparat TNI/Polri sudah mengeluarkan tembakan secara brutal dan membabi buta, sehingga 12 orang tertembak. Jadi amukan dan kemarahan masyarakat bukan disebabkan oleh aktivitas ibadah umat muslim, tapi lebih karena tindakan dan perlakukan biadab aparat TNI/Polri, yang tidak membukan ruang demokrasi atau untuk mendiskusikan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan ibadah kedua belah pihak.

(4) tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga Musolah ikut terbakar dengan sendirinya karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar; Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka.

(5) saya sebagai pimpinan tertinggi gereja GIDI di seluruh Indonesia, telah menasehati umat saya agar tidak melarang umat apapun, termasuk saudara Muslim untuk melangsungkan ibadah, namun ibadah harus dilangsungkan di dalam koridor hukum wilayah tersebut, dan juga mematuhi surat atau himbauan yang dikeluarkan, demi keamanan, ketertibatan, dan ketentraman masyarakat setempat.

(6) yang datang mengikuti ibadah/seminar internasional di Kabupaten Tolikara bukan hanya warga GIDI di wilayah tanah Papua, tapi dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, antara lain pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkikran mencapai 2.000 orang pemuda GIDI.

(7) sebagai presiden GIDI, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tolikara atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musolah (rumah ibadah warga muslim) ikut terbakar; Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat Tolikara karena ulah aparat keamanan di Tolikara yang melakukan penembakan secara brutal.

(8) Kapolri dan Panglima TNI juga harus mengusut tuntas insiden penembakan terhadap 12 warga gereja, yang menyebabkan satu anak usia sekolah meninggal dunia; Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena menggunakan alat Negara untuk menghadapi pemuda-pemuda usia sekolah yang tak datang untuk melakukan perlawanan atau peperangan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada berbagai jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, terutama media massa, agar pemberitaan terkait insiden/peristiwa yang tidak kita inginkan ini dapat berimbang. Tuhan memberkati kita semua.
Kabupaten Tolikara, Provinsi Paapua, 18 Juli 2015

Presiden GIDI

Pdt. Dorman Wandikmbo
(HP: 081248604070);

Nb: Jika Pdt. Dorman susah dihubungi, bisa lewat Ketua Pemuda GIDI 081344354689)

ORANG PAPUA AKAN MOGOK PERAYAAN 17 AGUSTUS INDONESIA

HIMBAUAN TIDAK MENGIKUTI PERAYAAN 17 AGUSTUS 2015 DI PAPUA BARAT .
Boikot 17 agustus 2015 di papua barat atau Orang asli Papua Barat Ikut Indonesia .
Komunitas Orang Asli Papua Barat di Mana saya anda berada segera Tidak Mengikuti Perayaan Hut NKRI di Papua Barat pada Tanggal 17 Agustus 2015 Mendatang Karena anda bukan Bangsa Indonesia ras Melaju anda adalah Bangsa Melanesia .Maka Anak –anak sekolah ,SD,SMP,SMU,PT .,Petani ,Masyarakat Buru,PNS,TNI/POLRI asal Asli Papua Barat Tidak Lagi ikut –Ikutan Bangsa Indonesia secara Paksa Menghormati Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya .Mohon di Hentikan anda sedang dalam ancaman Pemerintah Indonesia terkait Pelanggaran Ham berat pada warga sipil Papua Barat sangat Membrutal maka Mestinya dapat menyadari dan Tidak Boleh Lagi Mengikuti Perayaan .Trimakasih Tuhan Memberkati.

SPECIAL AUTONOMY AND SPECIAL AUTONOMY PLUS AND UP4B AND NOW GOVT FORMS SPECIAL FOR PAPUA DEVELOPMENT IN LAND PAPUA

Monday, 29 June, 2015

TEMPO . CO, Jakarta - The government has formed a special team, called the Natural Resources Assessment Team for Economic Development in Papua, to integrate policies made by natural resource companies in Papua with government's plans to develop the eastern part of the country.

The team is chaired by National Development Planning Minister Andrinof Chaniago who will lead members that consist of nine ministers of the Working Cabinet, the General Attorney, the head of Investment Coordinating Board, the governor of Papua, the governor of West Papua, and Presidential Staff Office's deputy for monitoring and evaluation.

Energy and Mineral Resources Minister Sudirman Said explained that the special team will draft blue prints of a number of policies related to development in Papua.

"The team's review will result in comprehensive evaluations from economic, social, cultural, legal and environmental aspects," Sudirman said after attending the team's first meeting on Monday, June 29, 2015.

Sudirman revealed that the team would become a forum to discuss contracts related to mineral resources management in Papua and the government's development plans for industrial area in Teluk Bintuni, West papua.

"Each ministry will propose programs, while the National Development Ministry will assess them," Sudirman said.

After the meeting, Sudirman said, the team will form a technical team with members that can be recruited from non-governmental institutions. Andrinof said that the team will submit evaluation reports and reviews on natural resources management in Papua to President Joko "Jokowi" Widodo.
"The team will serve until December 31, 2015," Andrinof added
http://en.tempo.co/…/Govt-Forms-Special-Team-for-Papua-Deve…-

Bupati Dogiyai Thomas Tigi: Menghilang Usai Jadi Tersangka Kasus Dana Bansos di Kabupaten Dogiyai-Papua

Bupati Dogiyai Menghilang Usai Jadi Tersangka Kasus Dana Bansos

Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jayapura 24 Juni 2015- Kepolisian Daerah Papua berjanji bakal menangkap Bupati Dogiyai, Thomas Tigi dalam waktu tak lebih dari 10 hari. Thomas Tigi adalah tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana bansos Kabupaten Dogiyai senilai Rp 3,7 miliar yang kini menghilang.

"Bupati yang diduga terlibat dalam kasus ini akan kami tangkap tak lebih dari 10 hari lamanya. Kami masih menunggu izin penangkapan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam 2 hari ini. Kita tunggu saja perkembangannya nanti. Kami terus berusaha melakukan yang terbaik," kata Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Rudolf Patrige, Rabu (24/6/2015).

Patrige mengatakan, kasus dana bansos tersebut telah memasuki tahap II. Salah satu tersangkanya yakni mantan Kepala Badan Keuangan Dogiyai yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Dogiyai, Soleman Thomas Oyan kasusnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol Guntur Setyanto menyebutkan kasus ini dibagi menjadi 2 berkas perkara dalam pemanfaatan dana bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannnya, demikian juga dalam pengeluaran yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

"Potensi kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar lebih, sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor: Sr-2504/PW26/5/2014 atas dugaan TPK pengelolaan dana bantuan sosial pada DPKAD Kabupaten Dogiyai tahun 2013, dari APBD sebesar Rp 17.972.016.000," ungkap Guntur. 

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Herman da Silva mengklaim telah mengeluarkan petunjuk P-21 terhadap berkas perkara dugaan korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2012/2013 senilai Rp 32 miliar dengan tersangka Bupati Dogiyai Thomas Tigi. 

"Dua hari ke depan akan ada pelimpahan Bupati Dogiyai. Ya, rekan wartawan stand by saja dan pasang telinga. Tetap akan kami proses," papar dia. (Ado)

STAF KHUSUS PRESIDEN INDONESIA, JALESWARI PRAMODHAWARDANI: "Dialog Jakarta-Papua mesti tanpa Pihak Ketiga" pada 19 Juni 2015 di Wamena Papua!

Wamena, Jubi – Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan letak Persoalan dari dialog Jakarta – Papua ini ada di Indonesia sehingga penyelesaiannya harus lebih mengutamakan di Indonesia.

“Problem Papua itu kan ada di Indonesia, menurut saya problem-problem itu memang lebih diutamakan dulu di Indonesia, antara Papua dan Indonesia karena disitu letak persoalannya” ujar Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Jaleswari Pramodhawardani pada seminar dan lokakarya yang digelar Jaringan damai Papua, Jumat (19/6) di Wamena.

Menurut Pramodhawardani dalam kondisi tertentu pihak ketiga itu akan dibutuhkan tetapi pihaknya menilai, persoalan harus diselesaikan dengan Indonesia dan Papua. “Pihak ketiga itu mungkin dalam kondisi tertentu itu penting tetapi kalo saya tetap melihat bahwa persoalan ini harus diselesaikan antara Indonesia dengan Papua” Ujar Dani, Sapaan Jaleswari Pramodhawardani.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ), Pdt. Abraham Ungirwalu, S.Th yang saat itu hadir sebagai peserta dalam sesi seminar mengatakan bertolak dari berbagai macam persoalan yang ada di tanah Papua, Jakarta dalam hal ini pemerintah pusat memang harus siap untuk dikoreksi karena koreksi bertujuan baik. Ia pun menyatakan setuju dengan dialog damai Jakarta – Papua demi penyelesaian berbagai konflik di Papua.

“Jakarta harus siap dikoreksi sebab koreksi tujuannya baik. Saya setuju dialog” Kata Ketua PGGJ Pdt. Abraham Ungirwalu. (Ronny Hisage)

PETA KELAPA SAWIT PAPUA: Dibawah Kendali Penguasa Modal Nasional dan Asing Internasional di Tanah Papua

Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal

28/04/2015 |  By Suara Pusaka

Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal adalah potret industri ini hingga akhir tahun 2014 dan untuk meningkatkan pemahaman tentang siapa aktor pemainnya dan dimana daerah daerah yang menjadi minat investor.

Potret daerah yang dicantumkan dalam atlas tersebut antara lain, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari dan Tambrauw, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabipaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel.

Tujuan dibuatnya atlas ini untuk menyajikan gambaran tentang setiap perusahaan sawit yang memiliki ijin operasi di Tanah Papua (Papua-Papua Barat), dilengkapi dengan peta lokasi, informasi tentang pemilik perusahaan dan jenis perizinan yang dimiliki.

Jika sebuah perusahaan kelapa sawit ingin mengajukan permohonan izin, biasanya harus mendekati Bupati. Jika secara prinsip Bupati setuju, mereka akan mencari lahan yang cocok dan mengeluarkan izin lokasi. Kemudian perusahaan akan membutuhkan rekomendasi di tingkat provinsi.

Atlas Sawit Papua ini juga menyajikan informasi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menguasai lahan skala luas dan mengendalikan industri kelapa sawit di Tanah Papua. Nama lokal dan nama pro lingkungan dipakai perusahaan sebagai pencitraan. Seperti; hijau lestari, matoa lestari, agro lestari, sawit lestari, agung sejahtera, nabire baru, sarmi sejahtera dan sebagainya.

Tahun 2014 tercatat grub perusahaan bisnis sawit punya lebih dari satu anak perusahaan di Tanah Papua (majalah forbes 2014), antara lain:

1. Musim Mas Group milik Bachtiar Karim (2 Miliar USD), punya 6 perusahaan bernama lokal dengan luas lahan yang dikuasai sebesar 163.000 hektar.
2. Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto (2,11 miliar USD)
3. Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja (5,8 miliar USD)
4. Salim Group milik Anthony Salim (5,9 miliar USD)
5. Rajawali Group milik Peter Sondakh (2,3 miliar USD)

Perusahaan sawit besar yang juga punya usaha besar di Tanah Papua antara lain:

1. Rajawali Group yang sedang mengusahakan perkebunan tebu di daerah merauke
2. Austindo Nusantara Jaya Group milik George Tahija yang sedang mengembangkan industri pengolahan sagu di daerah Matemani, Sorong Selatan dan pengusaha listrik di Tembaga Pura Mimika.
3. Perusahaan kayu lapis Indonesia Group yang memiliki bisnis pembalakan kayu dengan areal terluas di Tanah Papua.
4. Medco Group yang aktif juga dalam bisnis hutan tanaman industri, pabrik kertas dan pertambangan daerah di Papua.
5. Perusahaan Modal Asing (PMA) Korindo Group asal Korea Selatan yang sedang mengusahakan eks lahan pembalakan kayu untuk perkebunan kelapa sawit
6. Selain Korindo Group, ada lagi perusahaan modal asing melakukan bisnis sawit di Tanah Papua, antara lain; Tadmax Group asal Malaisya dan Pacific Interlink asal Yemen beroperasi di Boven Digoel, The Lion Group asal Malaisya, Noble Group berkantor di Hongkong dan Carson Cumberbatch asal Sri Lanka yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Nabire. Sedangkan perusahaan kelapa sawit milik negara hanya ada satu, yakni PTPN II Arso. Sebelumnya terdapat PTPN II Prafi, belakangan dikelola oleh perusahaan asal Cina, Yong Jing Investment.

Selain operasi perusahaan diatas, riset ini juga menemukan ada banyak perusahaan “misterius” yang mempelopori investasi dengan mendekati pemerintah daerah untuk mengurus izin perkebunan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi secara diam-diam dan menghindari ada informasi muncul dimuka umum. Mereka tidak punya situs web dan kantor mereka di Jakarta tanpa tanda indentifikasi apapun. Selengkapnya… https://awasmifee.potager.org/uploads/2015/04/atlas-low-resolution-Final-id.pdf