KRONOLOGIS LENGKAP PENEMBAKAN PELAJAR SMK PETRA TIMIKA PADA 28 SEPTEMBER 2015

Duka Nestapa Terulang Di Kota Emas alias Kota Dollar

(Gorong-Gorong Timika Berdarah pada 28 September 2015)

Oleh Santon Tekege

Pengantar

Kehidupan di kota Dollar Timika semakin mencekam. Para aparat keamanan menggunakan alat negara untuk menghabiskan nyawa kehidupan orang asli Papua. Aparat keamanan yang bertugas di kota Dollar ini selalu memakai kesempatan dan dalam ruang yang bisa membidik warganya sampai menembak mati. Seperti yang kita rasakan tadi malam sungguh menyedihkan sekali kelakuan aparat keamanan di Tanah Papua khusus di kota Dollar di Timika.

Sementara Kisah Koperapoka berdarah sebulan lalu belum tuntas secara hukum militer yang terjadi  pada 28 Agustus 2015. Lalu selisih 30 hari kemudian pada 28 September 2015 menjadi kisah berikutnya yaitu “Gorong-Gorong Timika Berdarah”.

Saya mendengar bahwa kisah penembakan di Gorong-Gorong menjadi duka mendalam. Langsung kota Timika menjadi kota mencekam oleh karena pendekatan aparat keamanan yang sangat kekanak-kanakan itu. Justru karena kekanakan oleh aparat keamanan itu sehingga aparat keamanan melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa alasan menembak mati seorang pelajar, dan mengalami luka-luka tembak terhadap kawan-kawan dari si korban mati tempat itu, dan mengalami luka-luka tembakan pada beberapa warga di Gorong-Gorong Timika Papua pada 28 September 2015.

Ini kronologis versi Keluarga Korban dan Masyarakat Gorong-Gorong Berdarah

a.      Penembakan Tahap Pertama

Seperti biasanya masyarakat selalu jalan-jalan mengirup udara kota alias mencari angin segar. Para korban pun pergi jalan-jalan ke Gorong-Gorong dalam keadaan normal atau tanpa minum mabuk atau kasar terhadap siapa pun yang berada di sekitar Gorong-Gorong.

Demikian pun para korban dari rumahnya keluar jalan-jalan di Gorong-Gorong pada 28 September 2015, jam 19.00 (jam 7 malam) waktu Papua. Kemudian korban diperhadapkan secara tiba-tiba oleh aparat kepolisian.

Ceritera dari saksi (tidak mau disebutkan namanya) bahwa “sebelumnya seorang anggota kepolisian datang dan masuk di rumah salah satu keluarga di samping anak-anak muda itu berada di letak di bawa tower Telkomsel di Gorong-Gorong. Tetapi anak-anak muda itu, mereka duduk-duduk tanpa melakukan kegiatan apa pun. Kemudian polisi itu keluar dari rumah dan menelpon rekan-rekan kepolisian. Beberapa menit kemudian, muncul satu (1) truk kepolisian dan dalam mobil truk itu banyak kepolisian, dua (2) mobil kepolisian, dan puluhan motor kepolisian datang di tempat itu. Akhirnya polisi (pelaku penembakan adalah Praka N, dari Polda Papua yang bertugas Polsek Mimika Baru) berhasil tembak Kalep Bagau (korban tewas), dan kawan-kawannya. Catatan pentingnya bahwa para korban ini tidak berbuat gerakan apa-apa dan tidak ada minum mabuk. Namun entah mengapa? Polisi langsung datang di tempat itu dan menembak mati seorang pelajar dan kawan-kawan lainnya yang duduk bersama di tempat kejadian itu.”

 Para saksi itu menceriterakan bahwa aparat kepolisian berhasil menangkap Kaleb Bagau. Dan langsung ditembak mati. Ketika ditanya para saksi mata, mengapa polisi berhasil menangkap dan menembak mati Kaleb Bagau, dan menembak kawan-kawan lainnya? Jawabnya “Aparat keamanan menembak mati Kaleb Bagau tanpa alasan apa pun”. Sementara teman-teman lainnya yang kena tembakan peluru tajam, luka ringan dan berat dan lari menghilang menerobos aparat kepolisian yang banyak itu.

Kemudian para saksi mengaku bahwa “setelah menembak mati Kaleb Bagau, langsung aparat kepolisian mengangkat dan dibuang seperti binatang di got/parit di sekitar areal Gorong-Gorong Timika.

Para saksi mata mengatakan bahwa “sungguh sadis kelakuan aparat keamanan. Aparat kepolisian tidak kalah lagi, langsung arahkan moncong senjata di masyarakat sekitarnya.” Kemudian lanjutnya bahwa “arah senjata alias tembakan itu tidak melenceng atau bukan uji coba atau bukan sebagai peringatan tetapi langsung kepada pihak korban.”

Dalam kasus kejadian pertama ini menewaskan seorang Pelajar SMK PETRA Timika dan seorang anak pelajar SMK Petra mengalami luka berat serta beberapa orang lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan. Nama-nama korbannya sebagai berikut:

1.      Kaleb Bagau (18) kena tembakan di bagian tubuh di dada dan mati tempat. Dia adalah pelajar SMK Petra Timika.

2.      Erfandi Sabarofek (15) kena tembakan di dada bagian kiri dan paha kanan. Dia adalah pelajar SMK Petra Timika kelas II.

3.      Yanto (20) (asal Biak) kena tembakan di kaki

4.      Bastian (19) (asal biak) kena tembakan di dada

5.      Billy Yoku (20) pukulan babak belur pakai moncong senjata dan luka-luka berat

b.      Penembakan Tahap Kedua

Ketika mendengar berita penembakan tewas seorang pelajar, masyarakat yang ada di sekitar Gorong-Gorong langsung mengaduh ke pos kepolisian pada jam 20.00 (jam 8.00 malam). Masyarakat tidak menerima sikap kepolisian yang menewaskan seorang pelajar dan menembak beberapa pelajar sekolah di atas itu. Maka itu, masyarakat memblokade di areal Gorong-gorong.

Kemudian masyarakat dan pihak kepolisian aduh mulut. Masyarakat membakar areal gorong-gorong karena tidak menerima sikap aparat kepolisian dan marah kepada pihak kepolisian. Masyarakat juga membakar kios dan beberapa rumah warga di sekitar areal itu. Juga membakar pos kepolisian brimob di areal gorong-gorong itu. Bahkan masyarakat meminta pihak kepolisian harus bertanggungjawab atas korban Gorong-Gorong Berdarah itu.

Namun pihak aparat kepolisian tidak menerima sikap masyarakat itu dan langsung mengeluarkan peluru tajam ke arah masyarakat. Sebenarnya pihak aparat keamanan mempertimbangkan apa dampak dari penembakan itu tetapi aparat kepolisian langsung menembak dengan senjata tajam ke masyarakat yang ada di sekitar Gorong-Gorong Timika. Akibat dari itu, beberapa masyarakat mengalami luka ringan dan berat. Berikut adalah nama-nama korban penembakan aparat kepolisian itu:

1.      Dewina Selegani (18) kena tembakan di tangan kanan (masyarakat sipil)

2.      Hebel Jagani (24) kena tembakan di lutut (masyarakat sipil)

3.      Koni Bagau (28) kena tembakan di pinggang (masyarakat sipil)

Keesokan harinya pada 29 September 2015, keluarga korban, masyarakat sekitar kota, dan Kelompok KNPB mengarak Korban Jenazah di seluruh kota Timika. Mereka konfoi dan mengarak-arakan sambil menangis dan kesedihan yang mendalam atas tertembaknya beberapa anak pelajar SMK Petra. Mereka mengarak jalan dari rumah pusat KNPB Timika menuju Polres Timika untuk menyerahkan korban penembakan itu. Tetapi di pertengahan jalan di pekuburan areal ujung lapangan terbang Moses Kilanggin di hadang gabungan Polisi dan Brimob. Gabungan polisi dan Brimob hampir membubarkan massa dengan sikap kebrutalan tetapi melalui kesepakatan secara damai, berhasil hadang ratusan masyarakat bersama kelompok KNPB itu. Karena gabungan Polisi dan Brimob hadang jalan itu sehingga masyarakat bersama kelompok KNPB kembali ke pusat KNPB. Jenazah korban penembakan Kaleb Bagau (18) disembayamkan di markas KNPB Timika. Keluarga korban bersama masyarakat dan kelompok KNPB sepakat dan merencanakan pemakaman akan dilaksanakan pada, 30 September 2015 di SP 3.

c.       Sikap Keluarga Korban

Keluarga korban Ayahnya Kaleb Bagau, bapak Pdt Daniel Bagau, mengatakan bahwa kami merasa kehilangan anak kami. Kami juga menangis kepada negara yang menghabiskan nyawa anak kami. Kami minta maaf kepada pihak aparat keamanan pihak kepolisian yang melakukan tindakan kanak-kanakan itu.

Tetapi kami keluarga korban melihat bahwa kasus ini murni pelanggaran HAM. Maka itu, negara harus bertanggungjawab. Para pelaku penembakan dalam hal ini pihak aparat kepolisian harus diadili dan dihukum mati. Masalah ini bukan masalah antara keluarga pihak korban dan kepolisian tetapi masalah ini menjadi masalah Papua, menjadi masalah pelanggaran HAM dan menjadi masalah negara. Oleh karena itu, keluarga meminta bahwa negara Indonesia harus bertanggung jawab atas korban penembakan ini.

Penutup

Kasus penembakan “Koperapoka Berdarah Berdarah pada 28 Agustus 2015” belum selesai menurut hukum militer, terjadi lagi kasus penembakan “Gorong-Gorong Berdarah pada 28 September 2015”. Selisih antara 30 hari saja dengan kasus Koperapoka Berdarah.

Penembakan demi penembakan terus terjadi di seluruh pelosok tanah air di Tanah Papua. bagian dari pengalihan kasus penembakan itu, pastilah dikabupaten lain atau di daerah lain akan terjadi lagi kasus penembakan atau kasus perang suku atau kasus tabrakan, dan lainnya. Orang Papua sungguh merasakan bagaimana pengalihan kasus pelanggaran HAM ke masalah lain seperti yang terjadi selama ini.

Makanya itu, negara Indonesia harus membidik para pelaku penembakan terhadap rakyat Papua. Bahkan kami menyeruhkan kepada lembaga-lembaga Internasional agar mendesak negara Indonesia supaya menarik aparat keamanan dari tanah Papua. Bahkan Lembaga-lembaga Internasional harus menindak tegas terhadap Genocide yang terjadi di tanah Papua.

Timika, 29 September 2015

Penulis: Petugas Pastoral Keuskupan Timika-Papua

Berkunjung ke Papua, Utusan HAM Jerman Usulkan Hal Ini

Christoph Straesser, Utusan untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Jerman mengatakan pemerintah Indonesia perlu membuat pengadilan HAM Papua. Hal ini dianggap perlu setelah Straesser berkunjung ke Papua sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada 17-21 September 2015.

“ Saya menyarankan agar dibangun satu pengadilan HAM dan Komisi Rekonsiliasi atas apa yang terjadi di Papua belakangan ini,” kata Straesser dalam konferensi pers di Kantor Kedutaan Jerman di Jakarta, Senin, 21 September 2015.

Straesser mengatakan  ada masalah yang dihadapi masyarakat Papua saat ini. Menurutnya, ada jarak yang besar dari masyarakat asli yang lahir di Papua dibandingkan dengan masyarakat pendatang untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan medis. “Saya juga sering mendengar bahwa di sana sering terjadi serangan dan saya prihatin,” kata Straesser. 

Menurut Straesser, kesan ini muncul  dalam diskusi terbuka  dengan berbagai elemen masyarakat di Papua. “Saya terkesan atas terbukanya pembicaraan di sana dan oleh karena itu saya optimistis yakin bahwa mengenai HAM kita akan temukan satu posisi bersama Jerman dan Indonesia dengan toleransi dan saling menghormati." 

Selain itu, Straesser mengatakan,  masalah Papua  sering menjadi bahan diskusi di Jerman. “Di Jerman seringkali dikunjungi kelompok yang intens berbicara tentang masalah Papua,” katanya.

Straesser menyoroti masalah Papua sebagai situasi yang serius dan kerap dibahas di Jerman. “Kalau Anda ke Jerman pasti Anda akan sungguh terkejut dengan banyak sekali organisasi yang ada di sana dan membicarakan masalah ini,” kata Straesser. 

Meski begitu, menurut Straesser,  ada perkembangan yang positif di Papua saat ini. Sebagai gambaran, ia sudah mengajukan izin berkunjung ke Papua sebanyak tiga kali, yakni tahun 2008, 2012, dan 2015. Dua kunjungan terdahulu, pemerintah tidak mengizinkan Straesser berkunjung ke Papua. Barulah tahun 2015, ia mendapat izin berkunjung ke pulau paling timur di Indonesia. "Ini kunjungan yang berarti saya dapat bisa berkunjung ke sana,” kata Straesser. 

Dalam diskusi, Straesser  juga menyoroti  peristiwa tragedi 1965. Menurutnya, rekonsiliasi  adalah langkah yang berat. “Masa lalu sekarang seolah dibiarkan masa lalu, tidak digulingkan ke masa depan,” Bagi Straesser, hal ini adalah kesalahan. “Ini berdasarkan pengalaman kami di Eropa, termasuk dengan yang terjadi di masa lalu." (sumber Tempo. Com)

Menko Polhukam Indonesia Tuduh Gereja Berpolitik, Pastor Amandus: "Menteri Bodoh"

Pastor Amandus Rahadat

TIMIKA - Pastor Gereja Katolik Dekenat Timika-Akimuga Keuskupan Timika, Pastor Amandus Rahadat memprotes ungkapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Gereja terlibat dalam urusan politik.

Kata Pastor Amandus Rahadat, "Yang bilang-bilang gereja berpolitik seperti Menteri Koordinator Polhukam adalah menteri bodoh," tepisnya memprotes tuduhan tersebut, Selasa (22/9).

Sebetulnya seperti dilangsir Regional.Kompas.com Minggu (20/9/2015), Menko Polhukam, Luhut Panjaitan menyebut para pimpinan gereja terlibat, bahkan menuduh berambisi dalam politik yang masuk dalam gereja di Indonesia.

"Pak Menteri harus tahu peta wilayah pelayanan," tegas Pastor Paroki Gereja Katolik Katedral Tiga Raja Timika, Papua, itu Selasa siang.

Sebelumnya, Menteri Kabinet Presiden Jokowi dalam sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke-33 di Bumi Tii Langga Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (20/9/2015), menyebut gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya, sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan di seluruh tanah air Indonesia.

Menurut Pastor Amandus, Menko Polhukam tidak tahu peta wilayah pelayanan antar pemerintah dan wilayah kerja gereja.

Ungkap Pastor, "wilayah pemerintah adalah seluruh aktivitas untuk mensejahterakan rakyat, khususnya aktivitas sosial politik budaya, hak asasi manusia, keamanan nasional. Sedangkan wilayah gereja, utamanya adalah wilayah moral, karena pemerintah belum mampu maka kadang gereja ikut campur, terlibat dalam urusan sosial ekonomi," tegas Imam Katolik Keuskupan Timika itu.

Mengapa Gereja di bidang sosial politik tampaknya ikut campur? Kata Pastor Amandus, karena pemerintah dan orang politik memasuki wilayah gereja. Sementara wilayah gereja adalah wilayah moral.

"Gereja adalah penjaga gawang moral: keadilan, kebenaran, kejujuran dan lain-lain. Saat ada politik kotor, saat ada korupsi, saat ada pemutarbalikan kebenaran oleh oknum pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan oknum politisi, mereka memasuki wilayah gereja. Untuk itu gereja bersuara," jelasnya panjang lebar.

Kata Pastor senior itu, Gereja Katolik melarang semua petugas gereja untuk memasuki wilayah politik.

"Siapapun kalau masuk, harus resign dulu dari petugas gereja," jelas Imam Projo Keuskupan Timika itu.

Namun, kata Pastor, gereja tetap terlibat dalam politik dengan arti mendampingi umatnya, memberi pencerahan kepada umat awam.

"Pendampingan kepada umat awam agar terlibat dalam dunia politik yang adalah wilayah kaum awam. Mengkritisi gejala kotor di masyarakat, dimana wilayah moralnya diinjak-injak, sehingga umat yang kurang paham dan kurang sadar dapat bangkit dan berjuang bersama hirarki gereja demi membela keadilan, kebenaran dan kejujuran," ulasnya kepada Papuaanigou.com.

Sumber: http://www.papuaanigou.com/nasional-dan-internasional/menko-polhukam-tuduh-gereja-berpolitik-pastor-amandus-menteri-bodoh

MENKOPOLHUKAM INDONESIA: Gereja Jangan Berpolitik

Menko Polhukam: Gereja jangan berpolitik

21/09/2015

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan para pimpinan Gereja untuk tidak boleh ada ambisi-ambisi politik yang dimasukan dalam Gereja.

“Gereja itu perannya bukan untuk berpolitik, Gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan dimana saja di seluruh pelosok Indonesia,” kata Luhut ketika membuka acara Sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke -33 di Bumi Tii Langga Kompleks Perkantoran Baa, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/9/2015).

Luhut meminta, gereja harus berperan menyatukan seluruh umat. GMIT menjadi organisasi yang sudah tua dan sangat diharapkan untuk bisa memainkan peran pemersatu. Tidak hanya itu, ia juga mengharapkan agar Gereja mampu bekerja mencerdaskan jemaat.

“Saya harap dalam Sidang Sinode GMIT ke-33 ini harus bisa dikedepankan agenda ini dan Sinode GMIT harus punya warna, agar para Pendeta bisa mencerdaskan para jemaat, dan tidak hanya berkhotbah di mimbar saja,” kata Luhut.

Menurut Luhut, Gereja harus memainkan peran mendidik dan jangan hanya mau bertikai di dalam saja. “Saya senang karena sejauh yang saya pantau, GMIT merupakan organisasi Gereja yang tua yang masih bersatu, jangan ikut-ikutan seperti HKBP,” ujarnya.

Luhut mengaku terpukau dengan potensi pulau Rote yang berada di Selatan NKRI.

“Dari atas saya lihat Pulau Rote sangat indah, dan pemerintah mencanangkan pariwisata menjadi pusat penerimaan bangsa, sehingga pembangunan infrastruktur pariwisata, menjadi sangat penting sehingga saya berharap, NTT didorong agar pariwisatanya lebih bagus lagi,” kata Luhut.

Disebutkan Luhut, perkembangan ekonomi harus didukung oleh mental manusianya, dan peran Gereja sangat penting dal hal itu.

“Saya ingin melihat bahwa Rote ini menjadi pusat wisata yang bagus, juga dengan hasil rumput laut yang besar yang bisa menjadi industri. Juga perikanan, serta pertanian berkembang di sini sehingga daerah ini menjadi lebih makmur. Para Pendeta menjadi kunci untuk menyebarkan pendidikan,” ujar Luhut.

Di tempat yang sama, Ketua Sinode GMIT Pendeta Robert Litelnoni mengatakan, Sidang Sinode GMIT merupakan momentum empat tahunan yang mengumpulkan semua majelis klasis, majelis jemaat, dan majelis sinode untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan selama empat tahun.

Gereja, kata Litelnoni, saat ini selalu berhadapan dengan dinamika kehidupan yang menuntut Gereja untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Dalam konteks NTT, berbagai masalah saat ini yang juga menjadi masalah nasional seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, human trafficking, TKI/TKW, kekerasan tarhadap anak dan perempuan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta korupsi dan ketidak adilan, adalah bagian dari tugas dan penggilan Gereja yang tidak bisa diabaikan.

“Kita tidak bisa berjuang sendiri mengahadapi persoalan jemaat, tetapi kita perlu sehati dan bergandengan tangan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Untuk bapak Presiden, kami berdoa kiranya beliau dapat berkujung ke daerah yang paling selatan ini yang menjadi pintu gerbang NKRI,” harap Litelnoni.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan, kerukunan hidup di NTT terbina sudah sejak dahulu dan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya yang patut dijadikan contoh kerukunan di Indonesia.

“Di Rote Ndao dan bahkan di daerah-daerah lain di NTT, bangunan gereja berhimpitan dengan bangunan masjid. Dalam acara pembukaan ini saja, umat Islam dan umat dari Gereja Katolik, juga turut serta dalam tarian-tarian dan paduan suara. Jika semua umat beriman meskipun berbeda namun hidup rukun, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya,” kata Medah.

Medah yang juga adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT, mengatakan, jemaat GMIT saat ini sudah mencapai lebih dari 1 juta orang dengan jumlah pendeta lebih dari 1.000 orang. (Kompas.com)

PAUS FRANSISKUS: Negara Kaya memiliki "UTANG EKOLOGIS" pada Negara Miskin di dunia!

Paus Fransiskus: Negara kaya memiliki ‘utang ekologis’ pada negara miskin

18/09/2015

Negara-negara kaya memiliki “utang ekologis” yang harus dibayarkan kepada negara-negara miskin dengan mengakhiri limbah makanan, mengurangi konsumsi energi tak terbarukan dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, kata Paus Fransiskus.

“Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang baik” maka setiap orang memiliki tugas untuk melindungi – tugas yang “menuntut kerjasama yang efektif dari seluruh masyarakat internasional,” kata Bapa Suci kepada sebuah kelompok Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara Uni Eropa.

Ketika sampai pada perumusan kebijakan dan pelestarian lingkungan, para pemimpin harus memperhitungkan prinsip-prinsip keadilan, solidaritas dan partisipasi, katanya selama pertemuan pada 16 September.

Keadilan yang lebih besar, kata Bapa Suci, berarti menangani “utang ekologis,” yaitu, hutang negara-negara kaya kepada negara-negara miskin karena ketidakseimbangan perdagangan dan “penggunaan tidak proporsional” sumber daya alam dari negara-negara kaya.

“Kita harus menghormati hutang ini,” katanya kepada para menteri tersebut, seraya menambahkan bahwa pertama dengan “memberikan contoh yang baik.”

Negara-negara harus membatasi konsumsi mereka dari energi tak terbarukan dan memberikan negara-negara yang lebih membutuhkan dengan sumber daya yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, katanya.

Mereka harus mengadopsi cara-cara yang lebih baik untuk mengelola hutan, transportasi dan sampah, sementara dengan “serius mengatasi masalah berat termasuk limbah makanan.”

Berjuang mengatasi degradasi ekologi harus dikaitkan dengan solidaritas dan melawan kemiskinan, katanya, karena orang miskin lebih rentan terkait lingkungan yang rusak. Ini juga perlu membantu masyarakat lebih miskin mengakses teknologi dan pembangun yang mereka butuhkan, katanya.

Terakhir, perlu ada partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan sehingga orang yang sering terpinggirkan dapat bersuara, katanya.

“Di satu sisi, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menempatkan kekuatan belum pernah terjadi sebelumnya di masa kita, di sisi lain penggunaan yang benar dari kekuatan yang mengandaikan penerapan visi” yang lebih holistik dan melibatkan lebih banyak orang dalam dialog, katanya.

Dunia sedang menghadapi “tantangan budaya, spiritual dan pendidikan,” kata Bapa Suci. Namun, solidaritas, keadilan dan partisipasi  diperlukan untuk “menghormati martabat kita dan penciptaan rasa hormat.”

Sumber: ucanews.com

Pidato Paus Fransiskus di PBB mungkin berpijak pada para pendahulunya

16/09/2015

Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Pidato Paus Fransiskus di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September mendatang akan menandai pidatonya yang kelima yang disampaikan secara langsung kepada perwakilan pemerintah di seluruh dunia.

Pidatonya yang akan datang hampir 50 tahun sejak 4 Oktober 1965 ketika Paus Paulus VI menjadi Paus pertama yang berbicara di Sidang Umum PBB.

Sementara isi pidato  Paus Fransiskus tidak akan diungkapkan hingga dia menyampaikan pidatonya, namun ada kemungkinan bahwa topiknya seputar martabat manusia yang menjadi dasar  kehidupan Kristen – kepedulian terhadap orang miskin dan terpinggirkan, para migran yang mencari keamanan, peduli terhadap lingkungan – bisa menjadi tema-tema yang menonjol dalam pidatonya.

Tiga pendahulu Paus Fransiskus yang berbicara di Majelis Umum PBB – Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, dan Paus Benediktus XVI. Mereka membahas isu-isu yang mencerminkan tantangan sosial dan politik yang besar di era mereka. Tidak ada alasan bagi Paus Fransiskus akan mengubah arah, terutama pada saat ini dunia sedang menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan umat manusia.

Paus Paulus VI membuat sejarah tahun 1965, ketika Konsili Vatikan II baru berakhir. Dia menjadi Paus pertama yang mendorong PBB melakukan perubahan signifikan, posisi Gereja Katolik di tengah-tengah Perang Dingin dan ancaman perang nuklir menjadi latar belakang dari pidatonya.

Mengacu pada Piagam PBB,  Paus Paulus VI mendesak para pemimpin dunia “membuat diri mereka setara” dalam upaya mengatasi arogansi, yang mengarah ke konflik dan bahkan perang.

“Jangan ada satu negara pun dari anggota organisasi kalian menjadi lebih superior dari yang lain. Ini adalah kesetaraan …. Bukan berarti kalian semua sama, tapi di sini kalian membuat diri kalian setara,” kata Paus Paulus.

Mengutip Presiden John F. Kennedy, Paus Paulus mendesak perwakilan dunia mengakhiri perang: “Manusia harus mengakhiri perang atau perang akan mengakhiri umat manusia.”

Hak asasi manusia

Pada Sidang Umum PBB ke-24 pada 2 Oktober 1979, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk semua tindakan oleh badan dunia tersebut.

Dia berargumen bahwa setiap pria dan wanita “dianugerahi dengan martabat sebagai manusia, dengan budaya sendiri, pengalaman dan aspirasi, ketegangan dan penderitaan serta harapan.”

Referensi pada deklarasi itu, ia mengatakan, “Dokumen ini adalah tonggak bagi umat manusia yang  panjang dan sulit. Kemajuan manusia harus diukur tidak hanya oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menunjukkan keunikan manusia berkaitan dengan alam, tetapi juga dan terutama oleh keutamaan yang diberikan kepada nilai-nilai spiritual dan kemajuan kehidupan moral.”

Dia juga mempertanyakan moralitas perlombaan senjata yang melibatkan senjata baik konvensional maupun nuklir. Dia mengatakan negara-negara mencari senjata baru dan lebih canggih menunjukkan “bahwa ada keinginan untuk siap perang.”

Paus Yohanes Paulus II menyatakan, perang adalah sebuah penghinaan terhadap martabat manusia dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Pidato kedua di Majelis Umum PBB, 5 Oktober 1995, pada ulang tahun ke-50 badan dunia itu, Paus Yohanes Paulus II  mencermati bahwa ketegangan nuklir dari era Perang Dingin telah mereda. Namun, ketegangan etnis di tempat-tempat seperti Balkan dan Afrika Tengah serta munculnya pemberontakan bersenjata.

Penerimaan perbedaan antara manusia dan budaya menjadi salah satu pesan kunci St. Yohanes Paulus kepada PBB. Ia kembali mengangkat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai panduan untuk bertindak. Menekankan “kesetaraan” antara manusia, Paus Yohanes Paulus menyerukan rasa solidaritas dengan orang-orang yang dianiaya hendaknya muncul dalam pembahasan PBB.

Dia juga mengeluarkan seruan kepada badan dunia itu untuk membangun “keluarga bangsa-bangsa” yang akan menimbulkan “saling percaya, saling mendukung, dan saling menghormati dengan tulus.”

Globalisasi

Paus Benediktus XVI berpidato di Sidang Umum PBB pada 18 April 2008 selama perjalanannya ke Amerika Serikat. Paus Benediktus mengambil tema pidatonya dan mengulangi seruan untuk menghormati martabat manusia, kebebasan beragama dan membangun keluarga manusia.

Globalisasi merupakan sebuah topik yang menjadi perhatian utama Paus Benediktus yang dibahas dalam pidatonya. Dia mengatakan banyak negara “berisiko mengalami dampak negatif globalisasi”.

Dia mengatakan kebebasan beragama harus ditegakan karena agama berkontribusi besar untuk umat manusia dan sejarah.

Dia juga menyerukan PBB mempromosikan HAM sebagai “strategi paling efektif menghilangkan kesenjangan antara negara dan kelompok-kelompok sosial dan meningkatkan keamanan”.

Sebagai seorang imam dari negara berkembang, Paus Fransiskus kemungkinan akan mengangkat tema-tema ini dan memberikan pandangan pribadi di tengah kekhawatiran kontemporer berdasarkan pengalamannya dengan orang miskin dan rentan di negara asalnya Argentina.

Sumber: ucanews.com

PEMERINTAH NEGARA SALOMON: MENGECAM JANGAN INTIMIDASI WARGA ASLI PAPUA

Foto : PM Kep.Solomon, Mansye Hon Sogavare 

Suva (KM) ---Melalui media onlainPACNEWS.com Rabu, (9, September 2015) merilis Kepulauan Solomon tidak akan terintimidasi oleh Indonesia atau negara lain di Forum Kepulauan Pasifik untuk mendorong Papua Barat.

Perdana Menteri Manasye Sogavare bersedia untuk bawa masalah Papua Barat ke tingkat berikutnya, untuk menuntut tindakan global melalui keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

PM Sogavare membawa dengan tiga proposal pertama, untuk mendukung aplikasi persatuan gerakan perjuangan untuk Papua Barat (ULMWP) mengakui di Forum Kepulauan Pasifik menjadi status observor;
Kedua, untuk mendorong pemimpin Forum Kepulauan Pasifik mendukung resolusi memanggil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mandat ke komisaris hak asasi manusia PBB penilaian situasi HAM di Papua Barat; dan
Ketiga, untuk mencari resolusi oleh pemimpin Forum Kepulauan Pasifik memangil untuk Papua Barat di masukan dalam daftar dekoloniasai atau wilayah non pemerintahan.

 

 

Untuk menunjukkan komitmen pemerintahnya, PM Sogavare membawa delegasi Utusan Khusus, Matthew Wale dan Pemimpin Gerakan Perjuangan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Octovianus Mote ikut KTT FIP ke -46 di Port Moresby.

"Ini bukan masalah baru, itu salah satu yang telaah bersama bahkan sebelum menjadi bangsa yang merdeka. Kami telah mengakui mereka untuk Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai pengamat dan kami berharap bahwa kita mengakui ULMWP diterima menjadi pengamat pada Forum Kepulauan Pasifik.

Wakil menteri Indonesia untuk urusan luar negeri, Abdurrahman Mohamed Fachir tidak berbasa-basi ketika ia mengatakan bahwa 'masalah Papua tidak relevan' dengan Forum Pemimpin diskusi di sini di Port Moresby.

"Saya pikir ini bukan forum yang tepat untuk membahas Papua Barat untuk sejumlah alasan. Kami di sini membahas pembangunan ekonomi penting, kerjasama, bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim, maritim, perikanan dan konektivitas ICT untuk Pasifik.

"Saya ingin mengingatkan Pemimpin forum kepulauan Pasifik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan kita memiliki ketentuan paling rinci tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi kita, bahkan kami memiliki komisi nasional yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Fachir mengatakan negaranya sangat percaya pada prinsip internasional tidak campur tangan dalam urusan nasional negara-negara lain.

"Sekarang Pemimpin Forum untuk membahas Papua dan kami percaya pada kebijaksanaan mereka, kata Menteri Fachir.

PM Sogavare tidak setuju dengan saran oleh Indonesia bahwa agenda Papua Barat bahas di Forum Kepulauan Pasifik.

"Membawa Papua Barat di agenda Forum Kepulauan Pasifik adalah dalam kerangka pertemuan Pemimpin. Kami tidak akan keluar agenda yang ditetapkan di FIP itu, kata Sogavare.

Dia sepenuhnya mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tapi pertanyaan bahwa kedaulatan jika hak asasi manusia rakyat disalahgunakan dan melanggar.

"Berdasarkan keanggotaan kami di PBB kita mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Sama- sama sebagai anggota PBB yang mengakui hak-hak orang untuk menentukan nasib sendiri dan pelanggaran HAM.

Sikap yang kuat yang diambil oleh pemerintah Sogavare juga telah diuji hubungannya dengan Jakarta.

"Mereka sudah menyatakan kekecewaannya dan kami sudah menjelaskan kepada mereka bahwa tindakan kita baik dalam kerangka Forum Kepulauan Pasifik dan MSG (MSG).

"Kami berada dalam konsultasi aktif dengan Indonesia. Itu istilah diplomatik yang sangat menarik. Mereka tidak harus setuju untuk posisi kami, tapi kami hanya berkonsultasi dengan mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah hal yang benar bagi kita untuk melakukan, dan kami akan bergerak maju, kata PM Sogavare.

Dia mengatakan Pulau Solomon menghargai posisi Papua New Guinea karena perbatasan umum dengan Indonesia.

"Ini keputusan yang berdaulat untuk PNG yang harus membuat kepentingan terbaik mewakili rakyatnya, kita akan menghormati. Namun, ini adalah masalah yang melampaui kedaulatan seperti hak asasi manusia. Jika anggota dari PBB melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri, maka tidak ada lagi masalah yang domestik untuk negara tapi satu yang harus dibenahi oleh PBB, kata pemimpin Kepulauan Solomon itu.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola menegaskan menghormati negaranya integritas wilayah Jakarta dan kedaulatan atas Papua Barat.

"Kami melihat Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia dan sejauh hak asasi manusia yang bersangkutan, Fiji akan menaikkan suaranya di sini di Forum dan sama juga di PBB.

"Ketika kita membuka misi kami di Jakarta pada tahun 2012, selama pertemuan bilateral dengan mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri kami mengangkat isu-isu hak asasi manusia di Papua Barat. Saya secara pribadi telah mengangkatnya dengan mantan rekan Menlu Indonesia, Marty Natelegawa.

Jika ada pelanggaran HAM yang dilaporkan, Fiji akan mendirikannya dengan Indonesia dan meningkatkan suaranya di PBB.

"Fiji menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia, kata Ratu Inoke.

Organisasi masyarakat sipil yang aktif terus mendorong isu Papua Barat dalam agenda Forum, mengatakan bahwa ini adalah kewajiban moral Pemimpin Pasifik untuk menemukan resolusi untuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah menewaskan lebih dari 500.000 jiwa di Papua Barat.(Sumber : Pacenews).

KOPERAPOKA TIMIKA BERDARAH PADA 27 AGUSTUS 2015

KOPERAPOKA TIMIKA BERDARAH

Oleh Santon Tekege**

KOPERAPOKA TIMIKA, News: Banyak pihak dikagetkan dengan penembakan beberapa orang Mimika di Koperapoka Timika tadi malam pada (27/8/2015).

Koperapoka menjadi penuh berlumuran darah dalam acara pukul Tifa untuk menyambut suksesnya meraih Doktor Orang Mimika pertama yaitu Dr. Leonardus Tumuka. Mereka merasa bahwa acara pukul tifa ini penting dalam budaya khas orang Mimika. Hal itu dikarenakan suksesnya seorang Mimika pertama sampai mendapatkan gelar Doktor. Masyarakat Mimika melaksanakan acara pukul dengan situasi aman dan tenang tanpa gangguan dari pihak mana pun. Mereka pusatkan acara pukul tifa di halaman Gereja Katolik Koperapoka tadi malam. Tetapi Acara Syukuran Penyambutan akan dilakukan di Hotel Grand Tembaga di Timika hari ini (28/8/2015).

Seperti biasanya dalam acara pukul tifa, dijalaninya dengan penuh penghayatan dan bersyukur dengan suasana batin yang aman dan damai. Hal itu yang diterapkan sepanjang jalan Koperapoka dari ujung ke ujung. Ada banyak Orang Muda Katolik (OMK) menjadi keamanan dalam acara tersebut. Orang muda itu betul menjalankan tugas keamanannya dengan penuh bertanggungjawab. Tetapi aparat keamanan yang berasal dari TNI Kodim 1710 datang mengacaukan acara pukul tifa tanpa alasan apa pun dan menembak mati beberapa orang dan lainnya kena luka-luka tembakan di Koperapoka Timika Papua.

Kronologis Versi Umat Gereja Koperapoka

Acara Pukul Tifa di adakan di halaman Gereja Katolik Koperapora Timika Papua tadi malam. Dalam acara tersebut, dua orang tak dikenal latarbelakang statusnya datang di tempat acara tersebut dalam keadaan Mabuk pakai kendaraan bermotor. Karena kedua orang tak dikenal itu datang dalam keadaan mabuk sehingga masyarakat menolak masuk ke tempat acara itu. Kemudian mereka dua (red pelaku penembakan) masyarakat Mimika itu pulang dengan emosi dan penuh kemarahan kepada petugas keamanan acara pukul Tifa itu.

Lalu beberapa menit kemudian kedua orang tak kenal itu datang ke tempat acara pukul Tifa itu. Ternyata masyarakat melihat bahwa kedua orang itu bawa dengan senjata Lars Panjang dan sangkur pisau. Kemudian mereka dua (pelaku penembakan) tawar menawar dengan penjaga keamanan. Tetapi dengan keadaan emosi dan marah-marah mereka dua (pelaku penembakan) mendobrak paksa masuk dalam acara pukul tifa dan mengacaukan situasi acara tersebut. Kedua orang itu (pelaku penembakan) todong dengan pisau ke arah masyarakat Mimika di sekitar pusat acara itu. Bukan hanya itu, mereka dua (pelaku penembakan) menodong dengan senjata Lars Panjang. Akhirnya masyarakat mulai takut dan cemas. Acara pukul tifa mulai kacau karena kehadiran orang tak kenal itu.

Kemudian kedua orang itu (red pelaku penembakan) keluar dari tempat acara pukul tifa di jalan raya. Dari jalan raya itulah, pelaku mengeluarkan tembakan ke arah masyarakat dan orang-orang yang ada sekitar sepanjang jalan raya Koperapoka. Kemudian banyak masyarakat Mimika lari ke sana ke sini karena takut kena peluru senjata tajam. Para pelaku menembak ke arah masyarakat dengan peluru tajam tetapi tidak mengenainya. Namun ada banyak orang juga yang kena peluru tajam dan ada yang mati tewas di tempat. Nama-nama korban adalah

1.      Imanuel Mailmaur (23 tahun) tewas ditembak ditembak di tempat

2.      Yulianus Okoware (23 tahun) tewas ditembak mati di tempat

3.      Marthinus Apokapo (24 tahun) luka di pinggan kiri karena kena peluru

4.      Marthinus Imapula (25 tahun) luka di kaki kena tembakan peluru

5.      Dan masih ada yang mengalami luka-luka tembakan tetapi tidak bisa terdata karena banyak aparat keamanan tidak mengijinkan mengambil data para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

Kemudian setelah mencari tahu siapa para pelaku penembakan itu, ternyata mereka berasal dari Kodim 1710 yaitu Serka Makher dan Sertu Ashar. Aparat keamanan selalu saja menjadi biang segala konflik dan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang asli Papua selama ini.

Penulis: Petugas Pastoral Keuskupan Timika Papua.

NIUS LOKOBAL (24) SEORANG MAHASISWA ASAL PAPUA TEWAS DI MANADO-INDONESIA

Mahasiswa Papua Nius Lokobal 24 Tahun yang sementara menuntut Ilmu Kota Studi di Manado Di Perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Di Manado pada Semester VIII (Semester Delapan), telah ditemukan dibunuh oleh Orang Tak Dikenal (OTK). 

Di jalan Perempatan Pulau Peleng Kleak. Lingkungan 4 Depan Gereja GMIM Musafir,Kelurahan Kleak, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Indonesia, Pada tanggal 26 Juli 2015, Pukul 02.00 Wita

Korban Telah ditemukan Tak Bernyawa karena ditikam bagian Lambung sebelah Kanan, Pergerakan Mengena Bagian Hati, Kemudian di dahi Pukul dengan Bahan Besi (Martelu) sehingga dahinya hancur. 

Kemudian menurut Teman yang tinggal di Segubuk HM menyampaikan Bahwa Ketika Korban Malamnya Sama-sama di Rumah Namun Ia Keluar dari Rumah di tengah malam 01 dengan  Tujuan Membeli Barang di Kios. 

Kemudian di TKP ini tidak ada lampu dan tempat tersebut Gelap, setelah ditemukan Oleh Aparat Kepolisian Pasukan Paniki Kemudian Menghubungi Ke Polsek Malalayang, Sehingga Kapolsek Malalayang Menurun Anggota Untuk segera ke TKP.

Berikut ketika Media Suarasuarapasema.blosgpot.com diwawancarai untuk meminta keterang an Kepolisian Oleh Kapolsek Malayang Manado" Komisaris Polisi, Jeferson Batewa,  Bahwa Pada pagi tadi 26 Juli 2015, telah dilaporkan bahwa yang mana ada Korban di Jalan Pualau Peleng sehingga kami tiba di TKP, korban sudah dalam keadaan Para, sehingga kami bawah dengan mobil Patroli sampai di rumah sakit, korban tidak tertolong lagi karena Beliau ditikam oleh Mister X atau Orang tak dikenal (OTK), kena bagian Lambung sebelah Kanan, Pergerakan Mengenai Bagian Hati.

Kemudian akibat mengeluarkan darah yang banyak sehingga beliau meninggal, dan saat ini polisi sedang Berusaha melakukan pelacakan terhadap tersangkah ataupun pelaku yang telah melakukan penganiayaan itu. 

Ketika ditemuka secara jujur korban ditemukan 2.30 dan Korban dalam Keadaan ditikam, Korban Keluar malam tersebut dengan Tujuan apa Kami Belum Diketahui, sehingga kami bisa ambil atau simpulkan bahwa apakah korban oleh orang yang lewat, cega lalu ditikam atau anak-anak Kompleks yang melakukan hal itu dan sementara dalam Penyelidikan aparat. Jelasnya.

Tambahnya, Karena memang ada saksi yang lewat di jalan yang sama tidak ada Orang kemudian setelah 3 Menit membeli lalu kembali dari Kios ada Melihat seorang lagi berdarah waktu itu, sehingga Saksi Mintah Tolong Kepada Masyarakat Kompleks di sekitar itu. 

Saksi Mata Melihat bahwa ada sebuah kendaraan Mobil Avanza dan 1 Buah Motor Lewat Lalu dia balik 3 Menit ada Korban, Sehingga kami belum bisa pridiksi karena ada 1 Buah Mobil Sejenis Avanza Hitam dan juga 1 buah Motor lewat dan Untuk Plat Nomor Polisi Kami Tidak melihat karena Malam. Sehingga sementara pihak kepolisian lagi sedang mengejar ataupun dicari pelaku untuk menemukan pelaku penganiayaan kepada Nius Ujarnya.

Menurut Pihak Rumah sakit Malalyang Bahwa Korban yang bernama Nius Lokobal Dia Meninggal dalam Perjalanan Menuju Ke Rumah Sakit, Dan Sementara Ini kami lagi menunggu Keluarga Korban Untuk meminta persetujuan Di Otupsi Korban tetapi Pihak keluarga sudah disetujui Untuk Otupsi Namun Dokternya tidak masuk karena Hari Minggu sehingga Dokter Libur Maka Itu Hari senin akan di Otupsi Ujarnya.

Maka Atas Nama Keluarga Duka meminta Kepada Pihak Kepolisisan  agar segera Mengungkap Pelaku Pembunuhan Saudara Nius Lokobal, Karena Kami dibunuh Bukan hanya 1 kali ini saja. Pembunuhan beberapa Waktu lalu juga Orang tak dikenal Maka kami Mohon Untuk segera Mengungkap Pelaku Pembunuhan Saudara Nius. Jelasnya.
Menurut saudara Pemernas W mengatakan bahwa: Kami rasa prihatin atas kejadian Pembunuhan saudara kami bernama NIUS LOKOBAL, karena kasus seperti ini bukan baru kali ini saja yang terjadi di Sulawes i Utara, tetapi beberapa kasus dari tahun ke tahun  yang sudah lalui tidak perna menyelesaikan masalah secara tuntas oleh pihak berwajib, maka kami bermohon kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan pihak berwajib sangat mengharapkan untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan saudara kami.